TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Dewan Nasional SETARA Institute, Romo Benny Susetyo menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo terkait komitmennya dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam 100 hari masa kerja. Menurutnya, persoalan HAM tidak akan tuntas jika pemerintah terus mengejar sektor ekonomi.

"Ada persoalan mendasar tentang kerja HAM itu tidak penting ketika yang dikejar ekonomi dan prioritasnya adalah infrastruktur. Ekonomi akan tumbuh bila menghargai HAM,"ujar Romo Benny saat diskusi bertajuk "Peringatan 100 Hari Jokowi – Mas Joko Berani Nggak?, di Cikini, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Romo Benny menuturkan, lemahnya penegakan HAM pada tiga bulan pemerintahan Jokowi akan berdampak pada peradaban bangsa. Pemerintah diminta untuk sadar tentang persoalan HAM jika konsep Nawacita memang memprioritaskan kemanusiaan dan keadilan.

"Ketidakpastian hukum itu berakibat investasi mandek. Pemimpin harus visioner, jangan mendahukukan kepentingan kelompok, pemerintahan ini bisa kedodoran,"kata Romo Benny.

Lebih lanjut ia menyatakan, slogan pemerintahan Jokowi dengan kerja, kerja, kerja seharusnya lebih didasarkan pada penegakan HAM. Bahkan, kata dia, demokrasi akan dilecehkan jika penegakan HAM tak berjalan optimal.

"Jokowi menjadi harus magnet, kata dan perbuatan satu. Bukan karena blusukannya. Kami berharap Jokowi masih konsisten,"ucap Romo Benny.