TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melalui konflik KPK-Polri, sejumlah pihak dan elite tertentu dinilai sedang berusaha menjauhkan Presiden Joko Widodo dengan parpol yang membesarkan namanya sekaligus menyukseskannya menjadi presiden RI, PDI Perjuangan. Sang presiden diharap berhati-hati terkait hal itu karena akan bisa membuatnya 'tergelincir'.

Menurut Karel Susetyo, Direktur Eksekutif POINT Indonesia, di balik konflik KPK-Polri, tersirat sebuah pesan politik yang serius kepada presiden agar dirinya menjauh dan bahkan secara ekstrim berpisah dengan PDI-P.

"Momentum ini kalau tidak disadari oleh Joko Widodo, akan membuat dirinya menjadi lemah secara politik. Tanpa pijakan yang kuat. Karena apapun Joko Widodo lahir dari PDIP, dan tumbuh berkembang dengan pijakan PDI-P, sehingga bisa berada pada posisi tertinggi saat ini," kata Karel di Jakarta, Kamis (12/2/2015).

Karena itu, sebenarnya wajar jika seharusnya Joko Widodo menjaga kesinambungan dengan partai yang membesarkannya sejak mencalonkan diri sebagai Walikota Solo. Pilihan politik Jokowi pun selayaknya sejalan dengan kebijakan PDI-P yang membawa sebagian besar aspirasi rakyat melalui keberhasilannya sebagai partai pemenang pemilu.

Pada kasus Budi Gunawan (BG), misalnya, lanjut Karel, PDI-P tentu punya pertimbangan matang dalam mendukung pencalonannya sebagai kapolri oleh sang presiden. Artinya, dukungan itu tak semata didasari pada kedekatan BG dengan PDI-P saja.

"Tapi mungkin juga karena BG dianggap mampu menjalankan program Nawa Cita dalam bidang hukum dan keamanan," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, PDI-P mungkin juga memandang Presiden Joko Widodo sepantasnya segera melantik BG sebagai kapolri karena hal itu sesuai dengan UU Kepolisian. Dan apabila pelantikan itu urung dilaksanakan, maka Joko Widodo potensial akan dipertanyakan konsistensinya terhadap Nawa Cita dan Trisakti karena mengesampingkan amanah Konstitusi.

"Jelas kalau tidak melantik BG sebagai Kapolri, akan dianggap sebuah tindakan fatal di masa awal pemerintahannya. Selain juga menunjukkan bahwa Jokowi tak seiring sejalan dengan partainya sendiri, yakni PDI-P. Akan banyak pihak mengambil keuntungan politik dari situasi ini dan semoga Joko Widodo segera sadar," beber Karel.