TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDS (Partai Damai Sejehtera), Prof Dr Drs Sundring Pantja Djati S.Si, MA optimistis mengembalikan kejayaan PDS untuk mendapat satu fraksi DPR RI pada Pemilu mendatang.

”Talenta saya sebagai akademisi tapi saya yakin bisa kembali membawa kejayaan PDS,” kata Sundring Pantja Djati kepada Wartawan Minggu (15/2/2015).

Disiplin ilmu yang dimiliknya diyakini mampu untuk merangkul semua kalangan baik yang muda dan senior untuk bersatu membesarkan PDS.

”Kemampuan Ilmu saya akan merangkul semua komponen untuk membesarkan PDS untuk pembangunan bangsa ini,” ungkap Guru Besar Universitas Petra Surabaya ini.

Menurutnya, yang pasti PDS tidak akan menjadi partai ekslusif. Tapi membuka peluang kepada semua komponen anak bangsa untuk berjuang membangun bangsa.

”Bukan kristenisasi tapi mengabarkan keselamatan, memberi pencerahan dan damai sejahtera,” ujarnya.

Sekjen PDS, Apri Sukandar mendorong DPW mengkondisikan kembali kader yang ada dan sudah keluar dari partai.

“Kita akan melakukan rekonsiliasi kembali kepada kader di daerah,” katanya.

Selain itu, program masyarakat sekitar tetap menjadi prioritasnya. Dia mencontohkan di Sulawesi Utara akan di dorong sektor pertanian, memperbaiki infrastuktur dan memberdayakan masyarakat.

Seperti diketahui, Musyawarah Nasional ke II Partai Damai Sejahtara menetapkan Prof Dr Drs Sundring Pantja Djati S.Si, MA sebagai ketua Umum Priode 2015-2020 dan Sekjen, Ir Apri Sukandar.

Terpilihnya Guru besar Universitas Petra Surabaya setelah mendapat dukungan penuh dari 33 DPW PDS Se-Indonesia yang berlangsung di Jakarta, akhir pekan ini.

Terkait revisi Pilkada, Ketua Dewan Pembina PDS Denny Tewu mengatakan, kesempurnaan revisi RUU Pilkada nantinya jangan sampai timpang tindih satu dengan lain pasca keputusan.

Menurutnya, sebaiknya posisi wakil tidak menjadi bargaining. Yang pasti, tidak ada dua matahari kembar. ”Jangan ada matahari kembar dalam satu daerah,” tegasnya.

Sejauh ini, wakil kepada daerah sering berharap kepala daerahnya lengser atau tersangkut kasus.”Secara psikologis itu tidak bagus,” katanya.

Denny berharap ada keputusan yang konprehensif seperti, sistem satu ‘gugur’ maka ‘gugur’ semua.

“Satu gugur semua gugur. Namun jika tidak maka demokrasi kita mundur lagi. Konflik antara kepala daerah dan wakil akan terus terjadi,” katanya.