TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Demokrat, Hayono Isman menilai adalah suatu kebodohan diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah Brasil dibawah kepemimpinan Presiden Brasil Dilma Rousseff.

Pemerintah Brasil melakukan penundaan secara mendadak penyerahan credentials (surat kepercayaan) Duta Besar designate RI untuk Brasillia, Toto Riyanto, yang telah diundang secara resmi untuk menyampaikan credentials pada upacara di istana Presiden Brasil Dilma Rousseff, pada Jumat (20/2), pukul 09.00 waktu setempat.

Presiden Brasil Dilma Rousseff mengaitkan sikapnya itu dengan keputusan Pemerintah RI yang mengeksekusi terpidana mati narkoba, termasuk seorang warga Brasil di Indonesia, Marco Archer, pada 18 Januari 2015 lalu, dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat.

Menurut Politisi Demokrat ini, sikap pemerintah Indonesia sudah tepat, dengan memanggil Duta Besar Brasil untuk Indonesia pada 20 Februari 2015, Pk. 22.00 untuk menyampaikan protes keras terhadap tindakan tidak bersahabat tersebut sekaligus menyampaikan nota protes.

"Mendukung langkah tegas Menlu RI dengan memanggil dan meminta penjelasan Dubes Brasil. Menurut hemat saya itu sudah cukup disamping tetap kosongkan posisi dubes RI untuk Brasil," ujar Hayono kepada Tribunnews.com, Senin (23/2/2015).

Dia juga menilai pemerintah Indonesia tidak perlu membahas sikap kurang baik yang dilakukan pemerintah Brasil.

"Tidak perlu biar dunia menilai langkah bodoh Presiden Brasil," katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai, tindakan Presiden Brasil Dilma Rousseff yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Republik Indonesia Toto Riyanto secara mendadak, di Istana Kepresidenan Brasil, Jumat (20/2) pukul 09.00 waktu setempat, sebagai sebuah tata krama yang tidak lazim.

“Ya kalau hal-hal seperti itu menurut saya sebuah tata krama yang tidak lazim,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan yang mencegatnya saat menemui nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Senin (23/2/2015).