TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, menyatakan tetap konsisten mengusulkan Munas Bersama untuk mengembalikan keutuhan partai berlambang pohon beringin itu. Hal itu diusulkan Hajriyanto usai PN Jakarta Pusat dan PN Jakarta Barat tidak menerima gugatan kubu Ical dan Agung Laksono.

"Saya yakin MP (Mahkamah Partai, red) yang dipimpin Prof Muladi memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan saya," kata Hajriyanto melalui pesan singkat, Selasa (24/2/2015).

Ia pun optimistis saat Mahkamah Partai bersidang esok akan mengambil putusan memerintahkan diselenggarakannya Munas atau Munaslub untuk rekonsiliasi mengakhiri dualisme DPP Golkar sekarang ini. "Saya rasa keputusan semacam inilah yang akan diambil oleh MP, besok," ujar Mantan Wakil Ketua MPR itu.

Pasalnya, kata Hajri, jika Mahkamah Partai memenangkan salah satu pihak maka pasti akan ditolak oleh pihak yang lainnya. Diketahui, DPP Partai Golkar hasil Munas Bali sudah menolak untuk hadir dalam sidang Mahkamah Partai, bahkan ada rumor akan ada langkah yang sangat drastis yakni melaporkan Mahkamah Partai ke polisi.

"Maka bisa dipastikan jika MP nanti memenangkan salah satu DPP akan ditolak secara kategoris oleh pihak DPP yang lainnya," tuturnya.

"Maka dari itu sangat meyakinkan putusan yang paling ideal dan adil adalah MP memerintahkan digelarnya munas bersama sangat bijak," tambahnya.

Namun demikian, lanjut Hajri, MP sebaiknya memberikan koridor-koridor penyelenggaraan munas tersebut. Misalnya, waktu munas, kepanitian munas, agenda dan pembeayaan munas, dan syarat-syarat calon ketum.

"Sekali lagi jika demikian yang akan menjadi putuskan MP maka ini ideal sekali bagi masa depan Golkar. Sejak semula saya berpendapat dan bersikap bahwa satu-satunya solusi untuk mengakhiri dualisme DPP adalah melalui munas, munaslub, munas bersama, atau apapun namanya, dimana munas itu nanti akan menjadi ajang rekonsiliasi atau islah internal Golkar," jelasnya.