TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan pembiayaan partai politik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar RP 1 triliun kembali mencuat ke publik setelah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka wacana tersebut.

Politisi asal PDI Perjuangan ini mengakui pemberian dana Rp 1 triliun untuk parpol akan meningkatkan transparansi dan demokrasi mengingat parpol wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan dana tersebut.

Sebaliknya pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi menggugat usulan yang dinilai "keblinger".

Ari mempertanyakan manfaat pendanaan parpol sebesar Rp 1 triliun per parpol mengingat masih banyak sektor kehidupan yang jauh lebih penting mendapat alokasi pendanaan dari APBN.

"Enggak usah jauh-jauh, sebaiknya Pak Tjahjo melakukan kunjungan saja ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta atau kalau mau lebih jauh ke RSUD Slamet di Garut, Jawa Barat. Enggak usah jauh-jauh ke Papua atau NTT, lihatlah antrean panjang pasien tidak mampu yang ingin mendapat penanganan kesehatan," kata Ari, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Melihat hal itu, menurutnya, lebih baik dana triliunan untuk parpol dipergunakan saja untuk menambah fasilitas kesehatan.

"Apa ada jaminan parpol lewat kader-kadernya di parlemen dan yang menduduki jabatan eksekutif akan tobat dari korupsi setelah partainya mendapat kucuran dana 1 triliun," ujar Ari Junaedi.

Menurut pengajar mata kuliah Humas Politik di Program Sarjana UI ini, pemikiran perlunya kemandirian parpol sebaiknya tidak selalu dikaitkan dengan bantuan keuangan dari negara.

Justru, tegas dia, eksistensi dan martabat partai politik hendaknya dibesarkan dengan sistem partisipasi dan gotong royong para anggotanya. Anggota, kader dan simpatisan bisa ditarik iuran bulanan untuk membiayai partai.

"Saya khawatir, dengan wacana bantuan 1 triliun dari APBN maka fenomena kelahiran parpol seperti di tahun 1998 akan terulang kembali. Orang akan berlomba-lomba bikin parpol baru termasuk para pengangguran, " kata  Ari Junaedi yang juga pengajar Program Pascasarjana di UI dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.