TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dihelat Desember 2015, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar VIII Surabaya menargetkan untuk memenangkan 75 daerah di Indonesia.

Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) kubu M Romahurmuziy, Isa Muchsin mengatakan PPP berani menambah target untuk mengamankan 75 daerah dilatarbelakangi bertambahnya jumlah daerah yang akan menghelat Pilkada.

Sebelumnya, partai berlambang Ka'bah ini hanya menargetkan untuk mengamankan 51 daerah. Namun, seiring bertambahnya daerah yang akan menggelar Pilkada, jumlah tersebut dinilai realistis untuk diamankan.

"Target tersebut cukup realistis karena perolehan suara PPP di sejumlah daerah cukup signifikan sehingga berpeluang mengusung calon sendiri,"ujar Isa saat konferensi pers di Tebet, Jakarta, Selasa (10/3/2015).

Isa menambahkan, daerah-daerah yang perolehan kursinya belum mencapai syarat yaitu 20 persen maka PPP kubu Romahurmuziy akan berkolaborasi dengan partai lain. Namun, koalisi itu akan berlangsung sesuai variasi dan dinamika politik di daerah.

Lebih lanjut, Isa menyatakan PPP penting mengamankan sejumlah daerah untuk dimenangkan karena memikiki sejumlah kader yang maju dalam pemilihan di sejumlah daerah.

Kader yang akan maju harus diusulkan DPD harus disertai Surat Keputusan (SK) pengurus pusat. Sementara untuk Pilkada Gubernur, calon harus diusulkan oleh DPW yang disertai SK pengurus pusat.

"Pilkada secara sah di bawah kepemimpinan Romy akan mengikuti Pilkada serentak baik itu pernyataan Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kita mulai mengatur strategi, mulai publish masa pendaftaran gubernur, bupati dan walikota,"papar Isa.

Sementara itu, Ketua Pemenangan Pemilu Korwil DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten, Husnan Bey Fanani menyatakan sejumlah daerah yang menjadi kantong PPP optimis dimenangkan.

Diantaranya: Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Lombok.

"Itu tak semuanya gubernur tapi 75 daerah dan termasuk bupati dan wali kota. Kalau Gubernur Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan bisa juga Jawa Timur. Kita selalu optimis,"ungkap Husnan.