Laporan Wartawan Kompas.com Yoga Sukmana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengaku terus mendapat tekanan terkait berbagai kebijakannya.

Tak cuma tekanan dari dalam negeri, Susi mengatakan tekanan dari luar negeri pun kian menghujaninya.

Namun, sekali lagi, Susi mengatakan tak akan mengubah prinsip dan pendiriannya meski disodori uang Rp 1 triliun pun.

"Alhamdulillah, uang Rp 500 miliar hingga 1 triliun tidak bisa membeli prinsip dan pendapat saya," ujar Susi di Kantor Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (11/3/2015).

Lebih lanjut kata dia, tekanan dari luar dan dalam negeri itu bermacam-macam, namun dia menyoroti tekanan berupa surat yang ditujukan kepadanya.

Menurut dia tekanan tersebut dibuat agar dia mau memperlonggar kebijakannya.

Bagi Susi, apa yang dilakukannya saat ini semata-mata untuk keberlanjutan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia dimasa depan.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat itu pun tak menutup mata dan mengakui bahwa berbagai kebijakannya menuai pro dan kontra di masyarakat.

"Saya minta kedaulatan tidak bisa ditawar. Kita tidak anti asing, kita tidak anti investor luar negeri, kita perlu investor yang menetap dan membangun indonesia. Bukan yang hanya mengambil sumberdaya alam saja," kata dia.

Selain itu Susi juga membeberkan beberapa fakta yang saling berlawanan di sektor kelautan dan Perikanan Indonesia.

Pertama, fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan panjang pantai ke dua di dunia, tapi fakta lain mengatakan bahwa indonesia adalah negara dengan nilai ekspor perikanan nomor 5 di ASEAN, negara dengan 70 persen pakan ikan untuk budidaya adalah impor.

Kedua, fakta bahwa Indonesia adalah daerah pemijahan bagi organisme air untuk melakukan sebagian dari siklus reproduksinya (spawning ground).

Tetapi ironisnya, terdapat fakta bahwa Indonesia tidak mendapat tempat terbaik dalam bisnis tuna dunia.