Tribunnews.com, Jakarta- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung wacana Koalisi Merah Putih di DPR untuk mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Menurut Fahri, pengajuan angket akan memperjelas dugaan Yasonna memiliki loyalitas ganda saat menjalankan tugasnya sebagai Menkumham.

"Itulah angket, untuk menyelidiki loyalitas ganda dalam kabinet. Tidak boleh ada loyalitas ganda dalam kabinet," kata Fahri, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Fahri menjelaskan, pernyataannya itu dilontarkan terkait keputusan Yasonna tentang penyelesaian konflik di internal PPP dan Partai Golkar. Ia meminta Yasonna melepas loyalitasnya pada partai ketika menjadi pejabat negara.

Ia berharap rencana KMP mengajukan angket ini tidak ditanggapi berlebihan oleh Presiden Joko Widodo.

"Pak Jokowi tidak perlu takut kalau ada angket. Karena mungkin kesalahan itu bukan pada Jokowi, siapa tahu menterinya yang disetir partainya," ucap politisi PKS itu.

Wacana penggunaan hak angket muncul setelah Menkumham mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Belakangan, KMP kembali menyinggung langkah Menkumham ketika mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin Romahurmuziy.

Yasonna dianggap memanfaatkan jabatannya untuk berpolitik. Pasalnya, Golkar kubu Agung dan PPP kubu Romi adalah pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Golkar kubu Agung maupun PPP kubu Romi melarang anggotanya di DPR untuk mendukung hak angket. (Indra Akuntono)