TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Menjelang Kongres PDI Perjuangan bulan April mendatang, setidaknya sudah ada dua ekspose hasil survei persepsi publik yang menunjukkan ambivalensi sikap publik terhadap Megawati Soekarnoputri.

Satu sisi publik mengakui keberhasilan Megawati memimpin PDI-Perjuangan. Sisi lain, sebagian besar publik tak menginginkan Megawati memimpin kembali PDI-Perjuangan.

Demikian disampaikan dosen Fisip, Universitas Airlangga (Unair), Haryadi, Senin (23/3/2015).

“Dalam survei-survei itu memang tak ditanyakan kepada publik bagaimana reaksinya jika internal PDI-Perjuangan ternyata masih membutuhkan Megawati sebagai pemimpin partainya. Di sinilah tampak ada pengetahuan dan kebutuhan yang tak nyambung antara publik di luar partai dengan kader dan simpatisan PDI-Perjuangan. Sebagian besar publik di luar partai lebih banyak menerima informasi semua via media,” kata Haryadi.

Menurut dia, kerap kali informasi tentang partai itu lebih mencerminkan realitas media daripada realitas faktual partai.

Sehingga wajar kalau kemudian sebagian besar publik punya persepsinya sendiri berdasar informasi media.

Sementara kader dan simpatisan PDI Perjuangan, kata dia, mempunyai pengalaman dan pengetahuan autentik tentang dinamik partainya.

Berdasarkan dinamika partai ini, para kader dan simpatisan PDI Perjuangan meyakini kepemimpinan Megawati masih diperlukan untuk memungkasi konsolidasi partai, dan sekaligus menjaga kinerja Presiden Jokowi sebagai petugas partai.

“Jadi, keberadaan kepemimpinan Megawati bagi PDI Perjuangan merupakan keharusan untuk persiapan transisi kepemimpinan partai 5 tahun ke depan. Saya kira Megawati ingin memastikan konsolidasi, pondasi ideologi, dan regenerasi kepemimpinan partai sebesar PDI Perjuangan tak boleh serampangan,” ujarnya.

Menurut Haryadi, titik paling krusial bagi survival dan masa depan partai adalah pada pemungkasan konsolidasi partai era transisi kepemimpinan. Untuk kebutuhan itu, Megawati memang masih harus memimpin PDI Perjuangan.