Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tubagus Hasanuddin Curiga Survei Poltracking untuk Memecah Belah Kader PDIP

Rilis rurvei terbaru Poltracking tentang calon ketua Umum PDI Perjuangan dipertanyakan

Editor: Rachmat Hidayat
zoom-in Tubagus Hasanuddin Curiga  Survei Poltracking untuk Memecah Belah Kader PDIP
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Politikus PDI Perjuangan Tubagus Hasanuddin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Rilis rurvei terbaru Poltracking tentang calon ketua Umum PDI Perjuangan dipertanyakan. Politisi PDI Perjuangan, Tubagus Hasanuddin menganggap, hasil survei yang dimaksud  tidak berdasar kaidah ilmiah.

"Hasilnya menurut saya aneh. Karena survei ini (poltracking) tak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam menentukan respondennya. Metodologinya ngawur. Sebagai contoh untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan PT Kereta Api , agar valid dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan, maka respondennya ya pelanggan atau penumpang KA, bukan penumpang pesawat yang tidak pernah naik kereta api," ujar Tubagus Hasanuddin, Senin (23/3/2015).

Diberitakan sebelumnya, tiga orang dalam trah Soekarno dianggap menjadi figur paling tidak direkomendasikan untuk memimpin PDI Perjuangan di masa depan. Sebaliknya, Presiden RI Jokowipaling dijagokan menjadi ketua umum partai berlambang banteng tersebut.

Demikian hasil survei pakar dan opinion leader menyongsong PDI Perjuangan yang dilakukan Poltracking Indonesia baru-baru ini. ‎Dalam survei itu, Poltracking menilai 9 kader PDI-P, yakni Joko Widodo, Pramono Anung, Ganjar Pranowo, Tjahjo Kumolo, Maruarar Sirait, Hasto Kristianto, Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani.

"Tiga elite trah Soekarno berada di urutan paling bawah," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha di Hotel Sofyan, Jakarta, Minggu (22/3/2015).

Tubagus Hasanuddin kemudian menegaskan, untuk mengetahui siapa yang didukung oleh kader PDIP untuk menjadi ketua umumnya , mestinya respondennya adalah kader PDIP dan bukan pakar. Para pakar, tegasnya, tak mewakili kader PDIP. Oleh karena itu, ia yakin, lantaran tak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku maka, ia anggap hasilnya tidak valid dan tidak bisa dipertanggung jawabkan,"

"Saya mencurigai survei ini adalah survei pesanan untuk memecah belah kader PDIP menjelang kongresnya bulan depan. Pemilihan para pimpinan di PDIP mulai dari ketua anak ranting, ketua ranting ( tingkat desa ) , ketua PAC , DPC , DPD sampai Ketum dijaring dan dimulai dari usulan yang paling bawah, setiap kader boleh mengusulkan calon pemimpinnya," papar Tubagus Hasanuddin.

Berita Rekomendasi

"Dan sampai saat ini ibu Megawati telah diusulkan kembali menjadi Ketua Umum masa bakti 2015/2020 oleh setiap kader mulai dari tingkat ranting , Pac , Dpc dan Dpd seluruh Indonesia , secara aklamasi melalui musancab , konfercab dan konferda . Jadi, survei itu aneh , tendensius dan bermuatan politik adu domba. Saya yakin kader PDIP tak akan terpancing," Tubagus Hasanuddin menegaskan kembali.

Hanta mengatakan, ada 10 aspek ‎dalam penilaian para tokoh pada survei tersebut. Aspek itu meliputi integritas dan rekam jejak, kompentensi dan kapabilitas, visi dan gagasan, komunikasi elit, komunikasi publik, akseptabilitas publik, pengalaman dan prestasi memimpin, kemampuan memimpin organisasi partai, kemampuan memimpin koalisi, kemampuan memimpin dalam pemerintahan dan negara.

Poltracking melakukan riset mulai December 2014-Februari 2015 di Jakarta baik di Jakarta maupun di beberapa daerah lain di Indonesia. Riset dilakukan melalui meta analisis, focus group discussion (FGD), serta penilaian dari para pakar dan tokoh. Jumlah penilai dari riset ini adalah 200 pakar yang tersebar di Indonesia.

Adapun figur yang paling direkomendasikan adalah Jokowi dengan angka rekomendasi sebesar 29,35 persen, lalu Pramono Anung (28,73 persen), dan Ganjar Pranowo (19,85 persen).

"Hal ini terjadi karena ketokohan Jokowi di PDI-P semakin menguat sejak terpilihnya menjadi Presiden RI. Sementara, Pramono Anung merupakan politisi senior yang juga pernah menjabat sebagai Sekjen PDI-P," tutur Hanta.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas