Pemerintah Diminta Tempatkan Jamaah Haji Tetap di Markaziyah
Komisi VIII meminta agar jamaah haji Indonesia 2015 tetap ditempatkan di daerah Markaziyah ketika berada di Madinah.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII meminta agar jamaah haji Indonesia 2015 tetap ditempatkan di daerah Markaziyah ketika berada di Madinah. Permintaan tersebut berkenaan dengan informasi yang diterima bahwa sebagian besar pemondokan di sekitar Masjid Nabawi akan diruntuhkan sebelum musim haji tahun ini
Dengan kondisi itu, kantor urusan haji di Saudi mengkhawatirkan bahwa akan terjadi kompetisi antara Indonesia dengan negara-negara lain untuk memperebutkan pemondokan di daerah markaziyah yang masih tersisa. "Ketika berkunjung ke Madinah, panja BPIH komisi VIII mendapatkan laporan bahwa akan ada peruntuhan beberapa hotel di sekitar masjid. Katanya, peruntuhan tersebut seiring dengan rencana pemerintah Saudi untuk memperluas Masjid Nabawi," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay melalui pesan singkat, Senin (13/4/2015).
Saleh mengatakan laporan yang disampaikan itu masih bersifat lisan. Karena itu, komisi VIII meminta agar KUH di Saudi menyiapkan bukti-bukti tertulis tentang rencana tersebut. Jika betul ada rencana seperti itu, kata Saleh, pemerintah Saudi diyakini pasti akan memberikan laporan tertulis kepada negara-negara yang jumlah jamaahnya besar seperti Indonesia. Lagi pula, rencana tersebut dinilai kurang rasional mengingat pelaksanaan haji tinggal 3 bulan lagi.
"Agar dapat kepastian, komisi VIII meminta bukti surat atau pemberitahuan resmi dari pemerintah Saudi. Semestinya, tanpa diminta, KUH sudah mengirimkan surat ke kementerian haji Saudi untuk meminta informasi. Andaikata rencana itu memang ada, tim KUH diminta untuk tetap mencari pemondokan di sekitar markaziyah. Ini penting agar jamaah haji Indonesia tidak terkendala untuk melaksanakan ibadah shalat 'arbain di Masjid Nabawi," kata Politisi PAN itu.
Saleh menyayangkan, sampai saat ini, KUH kementerian agama di Saudi belum melakukan verifikasi dan negosiasi kepada para pemilik pemondokan. Padahal, waktu sudah semakin dekat. Sementara, Indonesia negara paling membutuhkan mengingat jumlah jamaahnya yang sangat besar."Ketika ditanya mengapa prosesnya lambat, pejabat KUH mengatakan ada keterlambatan tim dari Jakarta tiba di Saudi. Jawaban itu tentu tidak memuaskan. Apalagi, mengurus haji ini sudah merupakan ritual tahunan yang dikerjakan kementerian agama," imbuhnya.