TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan dinasti politik akan tetap ada di dalam sebuah proses berdemokrasi.

Karena menurutnya, semua individu dalam proses demokrasi memiliki hak yang sama untuk memilih atau dipilih.

"Dinasti politik suatu hal yang tidak bisa dibunuh dalam proses demokrasi," kata Nico di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/4/2015).

Nico menuturkan, agar politik dinasti tidak berkembang maka hendaknya dilakukan pembatasan.

Menurutnya, pembatasan dinasti politik dapat dilakukan dengan diatur waktu pencalonan keluarga petahana, jangan sampai periode incumbent belum habis lalu anggota keluarga mencalonkan sebagai calon kepala daerah.

"Jangan hanya periodesasi dalam pembatasan politik dinasti diatur, harus memperhatikan juga persebarannya. Misalnya keluarga Atut dilarang dinasti politik di Banten, tapi masih bisa menyasar Jawa Barat. Ini harus dipahami dalam pengaturan politik dinasti," tuturnya.

Masih kata Nico, dinasti politik sudah tidak cocok diterapkan di negara modern, meski di negara yang menganut sistem Monarki sekalipun.

"Kalau sistem dinasti bagus, tentu kerajaan Sriwijaya masih ada di Indonesia," tandasnya.