Laporan Edwin Firdaus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang rencananya akan diselenggarakan serentak (tahap pertama) pada akhir 2015, dihantui sejumlah masalah. Satu di antaranya yakni mengenai anggaran.

Disebutkan Kepala Pusat Peneerangan Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riyatmaadji, utamanya permasalahan itu muncul dari beberapa daerah. Namun ia menyangkal jika nantinya pemilihan tersebut ditunda, pihaknya tetap optimis pesta demokrasi di daaerah itu bisa terlaksana.

"Bukan ditunda, tapi masih ada masalah, dua daerah , salah satunya Nias," kata Dodi Kamis (16/4/2015).

Dalam waktu dekat, rencananya Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo akan duduk bersama dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemda terkait. Khususnya kepala daerah yang belum menganggarkan dana untuk Pilkada serentak.

"Tujuannya untuk mendengarkan permasalahan dan mencari solusi bagi Pemda yang belum menganggarkan anggaran, semoga bisa Jumat (17/4/2015), sehingga, tahapan-tahapan Pilkada serentak bisa berjalan," kata Dodi.

Dalam pertemuan itu nantinya akan ada pertukaran informasi. Pemda, Kemendagri dan KPU duduk bersama, pertama-tama Kemendagri akan menanyakan pada KPU dan Bawaslu perihal penganggaran di daerah. Kemudian Kepala Daerah akan memberi respon terkait jawaban KPU dan Bawaslu, sekaligus bertanggung jawab terhadap APBD mereka.

"Karena memang kegiatan tahapan yang akan dilakukan KPU itu akan segera membentuk, Panitia Pemungutan Suara (PPS), memerlukan dana, kalau itu ga ada dananya kan repot," imbuh Dodi