TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jajaran komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini banyak diduduki oleh anggota tim sukses Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Namun, penempatan orang-orang tersebut dinilai wajar untuk membalas jasanya, karena telah membantu memenangkan proses pemilihan presiden waktu itu.

Ketua BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen, mengatakan jabatan komisaris itu semacam jabatan kehormatan saja dan fungsinya sebagai pengawas kinerja para direksi serta mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

"Ini kan hanya balas jasa saja (sudah membantu Jokowi menjadi presiden), jadi wajar saja kalau dipilih menjadi komisaris. Mau ditempatkan di BUMN kecil atau besar itu tidak berpengaruh kepada kinerja BUMN itu," kata Naldy kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (17/4/2015).

Menurut Naldy, yang perlu dipersoalkan ketika pemegang saham mayoritas yakni Kementerian BUMN menunjuk seseorang yang tidak berkompeten menjadi direksi perusahaan pelat merah. Seperti halnya, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basyir yang dulunya sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Direksi itu tidak bisa ditempati orang yang tidak sesuai bidangnya. Coba saja sekarang Dirut PLN dulunya Dirut bank, Dirut Pertamina dulunya Dirut Semen Indonesia. Padahalkan, seorang Dirut itu harus mengerti semua yang ada diperusahaan itu, kalau begini kan pasti belajar lagi," tutur Naldy.

Seperti diketahui, semenjak Jokowi-JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya sudah ada 16 orang yang menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Mereka yang ditunjuk ini terafiliasi dengan partai pendukung ataupun kelompok relawan pendukung Jokowi-Jusuf Kalla. Siapa saja mereka? Berikut daftarnya:

1. Imam Sugema
Imam menjadi Komisaris Utama Perusahaan Gas Negara (PGN). Dia merupakan ekonom dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang menjadi salah satu tim ekonomi Jokowi-JK dalam penyusunan visi dan misi ekonomi pemerintahan saat ini. Imam meraih gelar doktor bidang ekonomi di Australia National University pada tahun 2000. Setelah itu, dia aktif menjadi peneliti di kampus yang sama sekaligus menjadi pengajar di IPB. Imam sempat pula menjadi penasihat teknis menteri perdagangan, staf ahli Badan Pemeriksa Keuangan, dan menjadi ekonom senior di United Nations Development Programme (UNDP). Imam juga aktif di Megawati Institute sebagai peneliti.

2. Paiman Rahardjo
Paiman mendapat posisi sebagai Komisaris PGN. Sebelum mendapat posisi itu, Paiman merupakan Sekretaris Jenderal Rumah Koalisi Indonesia Hebat pada Pemilu Presiden 2014.

3. Diaz Hendropriyono
Diaz adalah salah satu pendukung utama Jokowi. Alumnus bergelar PhD di Pusat Publik Administrasi dan Kebijakan di Universitas Teknologi Virginia, Amerika Serikat, itu mengerahkan anak muda dan figur publik dalam gerakan Kawan Jokowi yang dibuatnya. Setelah Jokowi menjabat sebagai presiden, nama Diaz termasuk yang paling awal ditunjuk sebagai Komisaris Utama Telkomsel. Diaz juga merupakan anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono.

4. Cahaya Dwi Rembulan Sinaga
Dia selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi-JK yang tergabung dalam Tim Transisi Jokowi-JK. Cahaya menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri. Pada Pemilihan Umum 2009, Cahaya pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPR dari PDI-P untuk daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Namun, dia gagal meraih kursi. Lulusan Program Magister Hukum Universitas Trisakti ini adalah pendiri PT Radio MS Tri FM 104,2. Cahaya juga tercatat aktif di Universitas Trisakti sebagai Kepala UPT Multimedia sejak 2007.

5. Pataniari Siahaan
Pataniari Siahaan menjabat sebagai Komisaris Independen BNI. Nama Pataniari Siahaan diketahui merupakan bagian dari tim ahli tim sukses pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu. Pataniari adalah mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang menjadi dosen Fakultas Hukum di Universitas Trisakti. Pada Pemilu 2014, dia kembali menjadi calon legislatif pada 2014, tetapi sayangnya tidak terpilih.

6. Darmin Nasution
Darmin Nasution adalah mantan Gubernur Bank Indonesia. Dia ditunjuk sebagai Komisaris Utama Bank Mandiri. Nama Darmin sempat banyak diusulkan relawan Jokowi untuk menjadi calon menteri keuangan saat pembentukan kabinet. Namun, Jokowi akhirnya menunjuk mantan Wakil Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro. Darmin mengambil gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan selanjutnya meneruskan studi master dan doktornya di Paris-Sorbonne University. Pria kelahiran Tapanuli, Sumatera Utara, itu pernah menjadi Direktur Jenderal Pajak, Deputi Gubernur Senior BI, dan Kepala Bapepam.

7. Sonny Keraf
Sonny diketahui masuk menjadi kader PDI-P pada 1999. Sonny pernah menjabat sebagai pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan PDI-P pada 1999-2000. Mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup era pemerintahan Gus Dur ini pernah menjadi pengurus Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI-P sejak 2001. Dosen filsafat di Unika Atmajaya ini juga pernah menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PDI-P pada 2004-2009. Kali ini, Sonny ditunjuk sebagai Komisaris BRI.