PKB: Jokowi-JK Harus Evaluasi Hasil Survei Kinerja Pemerintah
"Survei tersebut dapat memberikan gambaran-gambaran poin mana, bagian mana saja, sektor apa, prioritas apa yang perlu difokuskan ke depan,"
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Poltracking merilis survei evaluasi publik terhadap kinerja enam bulan pemerintahan Jokowi-JK. Hasilnya, 48,5 persen publik menyatakan tidak puas kinerja Jokowi-JK.
Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai hasil survei Poltracking pantas dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Ke depan perlu dicarikan solusi agar pemerintah bisa mencarikan hal terbaik untuk masyarakat.
"Survei tersebut dapat memberikan gambaran-gambaran poin mana, bagian mana saja, sektor apa, prioritas apa yang perlu difokuskan ke depan," kata Karding ketika dikonfirmasi, Senin (20/4/2015).
Selain itu, Karding mengatakan pihaknya juga memerlukan survei dengan basis bukan presepsi melainkan kinerja atau fakta yang telah dihasilkan pemerintah.
"Karena kalau basis persepsi pemerintah bekerja hanya berdasarkan citra saja. Bukan berdasarkan output dan outcome yang ada," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Sedangkan mengenai wacana perombakan kabinet, Karding menilai itu kewenangan penuh Presiden Jokowi. "Jadi biar presiden yang mengukur dosisnya apakah perlu reshuffle atau tidak," ujarnya.
Hasil survei Poltracking menunjukkan selama enam bulan Jokowi-JK memimpin, 48,5 persen publik tidak puas (gabungan sangat tidak puas 5,8 persen dan kurang puas 42,7 persen), dan hanya 44 persen mengatakan puas, (sangat puas 3,5 persen dan cukup puas 40,5 persen), sementara 7,5 persen mengaku tidak tahu atau tidak jawab.
"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji-janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita masih belum maksimal," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha.
