TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasannya mengkritik Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tidak berdaya menghadapi ketimpangan global.

Menurut Jokowi ketidakberdayaan PBB merupakan realitas yang ada. Contohnya bisa dilihat dari lambannya penanganan PBB terkait konflik antarnegara.

"Kita melihat, ini adalah realitas. Mestinya, konflik-konlik antarnegara," ujar Jokowi, Rabu (22/4/2015), usai meninjau Media center Konferensi Asia-Afrika di gedung Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat.

Jokowi mengatakan seharusnya PBB memiliki kesigapan ketika ada konflik antarnegara sedang terjadi.

Solusi-solusi maupun mandat dari PBB seharusnya segera turun untuk meredam konflik agar tidak semakin parah.

"Peranan PBB harus cepat menengahi, cepat mencarikan solusi dan cepat memberikan mandat. Jangan sampai tanpa ada mandat, ada yang melakukan sesuatu," kata Jokowi.

Dalam pidato kenegaraannya, Jokowi mengkritik ketidakberdayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menghadapi ketimpangan global.

Awalnya, Jokowi memaparkan kondisi dunia saat ini yang masih sarat dengan ketidakadilan dan kesenjangan. Negara Asia Afrika saat ini juga masih bergulat dengan kesejahteraan dan kemakmuran.

Di sisi lain, negara-negara kaya jumlahnya hanya sekitar 20 persen dari penduduk dunia. Penduduk paling besar justru berada di kawasan Asia Afrika, tetapi dengan kondisi penduduknya yang berada dalam kemiskinan.

"Makin kentara ketika PBB tidak berdaya, mandat PBB telah menafikan keberadaan badan dunia. Oke, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB," kata Jokowi.