Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pengamat: Negara Asia Afrika Belum Merdeka secara Ekonomi

Negara Asia Afrika sudah merdeka secara politik, tapi yang merdeka secara ekonomi bisa dihitung. Kita saja Indonesia belum merdeka secara ekonomi

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Gusti Sawabi
zoom-in Pengamat: Negara Asia Afrika Belum Merdeka secara Ekonomi
TRIBUN/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Widodo melakukan Historical Walk bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping (tiga kanan) Ketua PDI Perjuangan (dua kiri), dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kiri) sebelum memasuki Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, dalam peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia-Afrika, Jumat (24/4/2015). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth mengapresiasi pemerintah dalam hal ini presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi yang telah sukses menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Menurutnya, poin-poin yang dihasilkan masih relevan.

"Bangsa Asia Afrika belum mandiri dari sektor ekonomi. Negara Asia Afrika sudah merdeka secara politik, tapi yang merdeka secara ekonomi bisa dihitung. Kita saja Indonesia belum merdeka secara ekonomi," kata Adriana dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4/2015).

Adriana menuturkan, para negara-negara Asia Afrika yang belum merdeka secara ekonomi itu membutuhkan investor untuk masuk melakukan investasi. Menurutnya, ada jarak antara negara Selatan dengan Utara dalam hal pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

"Problem kemiskinan itu persoalan yang belum terselesaikan. Artinya deklarasi di KAA kemarin itu baik, dan lebih penting bagaimana mengisi deklarasi itu," tuturnya.

Masih kata Adriana, pidato politik presiden Jokowi pada saat pembukaan KAA sangat penting karena negara-negara Selatan butuh inisiatif baru untuk mencapi ekonomi yang merdeka. Menmurutnya, meski isu reformasi PBB itu sudah lama, tapi lebih baik untuk diangkat kembali.

"Reformasi PBB itu untuk menata kehidupan baru ke depan," tandasnya.

Berita Rekomendasi
Tags:
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas