‎TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato politik penutupan Kongres IV Demokrat.

SBY memberikan sejumlah rekomendasi terhadap pemerintahan Joko Widodo.

"TNI-Polri harus terbebas dari lingkar politik kekuasaan, agar tidak mengkhianati reformasi. Tidak terpecah belah dan tetap independen. Kedua pihak secara sadar dan aktif harus menegakkan hubungan militer sipil yang sehat," kata SBY di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/5/2015).

Demokrat, kata SBY, mendengar aspirasi rakyat yang menginginkan negara tetap berpihak kepada rakyat yang kurang mampu. Oleh karenanya, Demokrat berharap pemerintah mengembalikan dan menghidupkan kembali program pro rakyat.

"Apapun namanya, agar tercipta keadilan sosial bagi masyarakat, jangan sampai sistem ekonomi kita," katanya.

SBY menuturkan pembangunan infrastruktur sangat penting. Namun, SBY mengingatkan agar APBN tidak habis untuk pembangunan infrastruktur. Pasalnya biaya tersebut berasal dari APBN, BUMN dan Swasta.

"Sebaiknya menggunakan APBN dan APBD meningkatkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Kemudian, SBY meminta Presiden Jokowi menjaga dan menghidupkan kembali Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Apapun namanya. Karena itu disusun secara bersama oleh pemerintah Pusat, pemerinta daerah, BUMN dan Swasta. Tentu sebagai rencana induk MP3EI perlu perbaikan," ujarnya.

Mengenai persoalan ekonomi dan perlambatan pertumbuhan, SBY menuturkan adanya masalah di sektor moneter, fiskal dan riil. "Pemerintah dapat mengelola ekoonomi secara sungguh-sungguh kebijakan tepat, tindakan efektif, ekonomi tumbuh, pengangguran dan kemiskinan berkurang," kata SBY.

SBY juga mengingatkan kedaulatan negara dan NKRI merupakan harga mati. Demokrat, kata SBY, sependapat dengan sikap pemerintah. Namun, tindakan taktis tersebut jangan sampai memperburuk hubungan Indonesia dengan negara lain.

"Partai Demokrat berharap agar ke kedepan terjalin hubungan yang sehat, antara negara, pemerintah dengan partai politik. Sesama partai politik dengan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing," katanya.

Terakhir, SBY meminta kebijakan pemerintah dikomunikasikan dengan masyarakat luas sehingga tidak terjadi salah persepsi. Sehingga masyarakat dapat mengontrol kebijakan sesuai tatanan konstitusi.

"Jika pemerintah berkenan 10 rekomendasi itu, diyakini akan banyak lagi yang dapat dilakukan dalam menyejahterakan Rakyat Indonesia," tuturnya.