Tribunnews.com, Jakarta -  Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) terus memantau pemberitaan mengenai pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merasa difitnah oleh Menteri ESDM Sudirman Said terkait masalah Petral. Kementerian ESDM juga telah memutuskan untuk berkoordinasi dengan Istana dalam menyikapi persoalan itu.

"Kami terus memantau. Betul (kami akan klarifikasi), kami lagi koordinasi dengan Istana," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (19/5/2015).

Dia mengatakan, Menteri ESDM Sudirman Said sudah mengetahui pernyataan SBY yang merasa dirinya telah difitnah karena dituding Sudirman menghalangi pembubaran Petral. Sudirman Said juga dilaporkan ikut memantau hangatnya pemberitaan itu.

Dadan mengatakan, Selasa pagi ini Sudirman berada di Istana Negara untuk mengikuti sidang Kabinet.

Dalam sebuah acara diskusi pekan lalu, Sudirman dilaporkan telah mengatakan bahwa pada masa pemerintahan Presiden SBY, pembenahan mafia Migas kerap berhenti di meja kerja Presiden. "Beliau (Jokowi) bertanya banyak hal termasuk soal mafia. Saya jawab, Pak sebetulnya dahulu banyak inisiatif baik dari Pertamina. Namun selesai di sini. Di mana? Di Kantor presiden karena Presiden (SBY) tidak mendukung," kata Sudirman sebagaimana dikutip.

Pernyataan Sudirman itu lalu direspons SBY di akun Facebook-nya. Dia menegaskan, saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pengajuan agar Petral dibubarkan. "Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada, pasti sudah saya tanggapi secara serius," tulis SBY.

SBY kemudian menyebut bahwa dirinya serius dalam memberantas mafia migas. "Pasti saya respons. Tidak mungkin berhenti di meja saya," tulis SBY.

SBY juga memaparkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan mantan Wakil Presiden Boediono dan lima mantan menteri terkait masalah tersebut. Ia pun menanyakan perihal pembubaran Petral. "Semua menjawab tidak pernah ada, termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu," kata SBY.
(Yoga Sukmana)