TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons positif atas gerak cepat pemerintah dalam menangani kasus beredarnya beras plastik atau yang mengandung bahan sintetis.

Melalui langkah simultan baik melalui operasi penarikan beras "beracun" tersebut maupun melalui operasi yustisia untuk menangkap para penyelundupnya, apa yang dilakukan pemerintah tersebut sudah menunjukkan bahwa dalam hal masalah pangan memang harus disikapi secara serius.

PDIP pun berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan sehingga kasus beras palsu tidak akan terulang lagi.

Demikian disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Senin (25/5/2015).

"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak boleh kalah. Beredarnya beras plastik tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap "pelaku kejahatan ekonomi" tersebut," kata Hasto.

Hasto mengatakan, PDIP mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.

"PDIP mengajak semua pihak untuk memerhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di tanah airnya sendiri," ujarnya.

Menurut Hasto, sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pasca panen.

"Bulog pun harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dengan petani, termasuk kerjasama dengan pemda," tukasnya.