TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz, menyebutkan pihaknya akan menggelar sidang pada hari ini, Rabu (3/6/2015) dengan melibatkan sembilan anggota BPK.

Sidang ini digelar untuk menentukan bentuk audit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilkada serentak yang digelar akhir 2015.

"Belum kami putuskan, baru mau dibawa rapat hari ini di sidang badan," kata Harry di Blitar, Jawa Timur, Senin (1/6/2015).

Harry menjelaskan, menyesuaikan Undang-undang, penentuan dalam sidang tersebut minimal ada lima suara dari sembilang orang yang hadir.

Harry juga enggan berspekulasi terkait kemungkinan terpilihnya salah satu dari tiga jenis audit seperti hasil pertemuan dengan DPR beberapa waktu lalu, yakni audit kinerja, keuangan atau investigasi.

Dia kembali mengingatkan apapun yang terkait audit KPU akan dibahas dalam sidang hari ini. Dalam rapat sidang tersebut, kata Harry, pihaknya akan mendengarkan laporan Anggota Bidang I BPK Agung Firman yang sudah melakukan rapat teknis dengan DPR.

"Nanti kami akan membahas semuanya. Ditentukan dalam sidang badan. Dilaporkan oleh anggota I BPK tekait hasil pertemuan dengan komisi II, Pimpinan DPR. Nanti kita lihat teknisnya. Dari apa segala macamnya, semoga di hari ini, bisa kami putuskan," katanya.

Soal keputusan apakah audit layak segera dilakukan atau tidak, Harry juga enggan memberikan jaminan. Dia lagi-lagi menyerahkan sepenuhnya dalam rapat hari ini.

"Saya satu suara. Jadi, memerlukan empat suara lagi untuk menyatakan jaminan ya atau tidak," tambahnya.

Namun, Harry mengisyaratkan audit KPU bisa dilakukan karena Pilkada serentak adalah hal yang strategis dalam memajukan kualitas demokrasi di Indonesia. Hal ini mengingat dalam Pilkada serentak akan digelar di 269 daerah.

"Yang jelas Pilkada serentak ini menjadi hal yang strategis utama dilakukan. Itu mesti hati-hati karena dia menyangkut soal kualitas demokrasi dan integritas bangsa kita. Ini kan 269 pemiihan daerah kan," katanya.

Seperti diketahui, hasil rapat pertama antara pimpinan BPK dengan perwakilan Komisi II serta pimpinan DPR pada Kamis (28/5/2015), menghasilkan putusan akan mengaudit KPU. Namun, penentuan sistem audit yang akan dilakukan BPK terhadap KPU dengan konteks pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).