TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Leo Nababan mengatakan, rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar kubu Aburizal Bakrie ilegal.

"Sudah berapa kali saya bilang, kan Munas Riau, Bali dan Jakarta sudah demisioner. Jadi pasti ilegal. Sekarang kepengurusan balik ke mahkamah partai," ungkap Leo saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Jumat (12/6/2015).

Dirinya mengaku memang benar Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono diundang dalam rapimnas itu. Namun Leo menegaskan, Agung Laksono tidak akan menghadirinya.

"Pasti Pak Agung Laksono dan kawan-kawan tidak akan menghadiri rapimnas itu. Saya yakin," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, perseteruan dua kubu Partai Golkar kini semakin meruncing pasca islah terbatas terkait pilkada. Kubu Agung Laksono merasa islah terbatas sebagai siasat kubu Aburizal Bakrie yang mengklaim sebagai pengurusan yang sah.

Mereka saling klaim sebagai pihak yang berhak menandatangani pendaftaran calon untuk pilkada di KPU. Bahkan kini dua kubu berebut Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat.

Kubu Ical merasa pihak paling berwenang atas kantor itu dengan dasar putusan PTUN Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun kubu Agung merasa putusan dua pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena mereka tengah mengajukan banding.

Atas rebutan kantor itu, mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyarankan agar kantor DPP partai ini dikosongkan. Saran ini disambut baik kedua kubu. Namun sekelompok massa mendatangi kantor tersebut sehingga perseteruan kedua kubu Golkar kian meruncing.

Sebelumnya, Golkar hasil Munas Riau 2009 akan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional ke-VIII pada Jumat-Sabtu (12-13 Juni) di Hotel Shangri-La, Jakarta. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah strategi dan konsolidasi internal partai dalam rangka menghadapi Pilkada serentak 5 Desember 2015.

Dalam acara yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB itu rencananya bakal dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.