TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Peneliti Pusat Pengkajian Strategis dan Kebangsaan (Paskas), Aji Pratama mengungkapkan, seorang Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejatinya adalah figur yang profesional, berintegritas, serta memiliki rekam jejak yang bersih.

Selain itu, katanya lagi, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta memiliki pengalaman yang tidak meragukan di bidang intelijen strategis.

"Memperhatikan hal-hal tersebut, Presiden Joko Widodo hendaknya menarik kembali surat usulan calon Kepala BIN yang baru-baru ini diserahkan ke DPR. Di dalam surat tersebut tercantum nama Letjen TNI (Purn) Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN," harapnya, Selasa (16/5/2015).

Dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Aji menambahkan, pengusulan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN tidak tepat. Karena seorang Kepala BIN, mestinya memiliki rekam jejak yang bersih dan tidak tersangkut dengan masalah hukum.

"Sutiyoso masih tersangkut kasus 27 Juli (Penyerangan Kantor PDIP). Ketika itu,ia menjabat sebagai Pangdam Jaya. Sebagai seorang Kepala Negara, Presiden seharusnya memahami masalah ini sebagai masalah kebangsaan yang belum selesai. Memaksakan untuk mengusulkan Sutiyoso sebagai Kepala BIN berpeluang menimbulkan masalah kebangsaan baru," Aji menegaskan.

Selain itum Aji menegaskan kembali, Sutiyoso adalah seorang Ketua Partai Politik. Jika pengusulan seorang calon Kepala BIN dilatar belakangi oleh balas budi politik dan pembagian kue kekuasaan karena semata-mata Partai Politik yang dipimpin oleh Sutiyoso ketika itu.

"Yang mendukung pencalonan Jokowi, sebagai presiden, maka kita telah mengkompromikan kepentingan bangsa dan negara (kepentingan nasional). Seorang Kepala BIN seharusnya bersih dari unsur balas budi politik dan bukan dari kalangan politisi," tegasnya.

"Sehingga tidak menjadi alat politik kekuasaan semata dan memiliki visi yang jelas mengenai bagaimana mengawal kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan yang lain. Presiden Joko Widodo harusnya memahami secara mendalam hal ini dan tidak mengusulkan seseorang hanya berdasarkan balas budi politik saja," ungkapnya lagi.

Seorang calon Kepala BIN, sambung Aji, seharusnya diusulkan karena mempertimbangkan pengalaman dan jam terbangnya di bidang intelijen strategis. Meskipun mantan anggota Kopasus, Sutiyoso dianggapnya tidak memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang intelijen strategis dan pengalamannya lebih banyak di pasukan.

"Presiden Jokowiseharusnya juga memahami bahwa tentu dibutuhkan the right man on the right place dalam membantunya menjalankan roda pemerintahan dan mencapai visi dan misinya. Sebagai contoh, jika berbicara mengenai bagaimana mewujudkan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” sebagaimana yang dulu sering dikampanyekan oleh presiden, maka banyak calon yang lebih tepat secara rekam jejak dan pengalaman ketimbang Sutiyoso," papar Aji.