Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Rumor perombakan atau reshuffle kabinet yang mulai menguat minggu ini, harus menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi.

Menteri-menteri kontroversial yang berpotensi menjadi beban jangka panjang pemerintahan, seharusnya menjadi prioritas utama untuk diresuffle.

"Menteri yang berpotensi memperluas konflik antara Presiden Jokowi dengan partai pendukung ataupun partai oposisi, penting untuk diresuffle," kata pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2015).

Menurut Igor, banyak menteri-menteri Jokowi yang bermasalah dan kontroversial. Salah satunya adalah Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Menteri Rini tidak disukai oleh pendukung Jokowi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), maupun kubu KMP (Koalisi Merah Putih)," ucap Igor.

Menurut Igor, KMP sudah marah sekali atas tindakan Rini Soemarno melakukan perjanjian hutang dengan Pemerintahan RRT sebesar Rp 520 triliun lewat BUMN-BUMN. "Hutang yang sedemikian besar dilakukan tanpa melewati persetujuan DPR," ujarnya.

Sementara itu di pihak KIH (Koalisi Indonesia Hebat), kata Igor, Menteri Rini juga sepertinya sudah menelikung partai-partai Pendukung Jokowi dengan cara yang kurang baik, terbukti PDI Perjuangan terlihat amat tersinggung dengan sikap Rini Soemarno.

"Saya mendengar kabar PDIP lewat Sekjen Hasto Kristiyanto, sudah menegur secara tidak langsung Menteri Rini terhadap potensi skandal dana Rp 48 triliun untuk BUMN," katanya.

Menurut Igor, PDI Perjuangan ingin dana tersebut masuk ke dalam saluran ekonomi kerakyatan seperti membeli perahu-perahu nelayan, membangun infrastruktur desa dan memberikan saluran pendanaan untuk Koperasi dan UKM.

Namun atas pengaruh Menteri Rini, dana BUMN itu dimasukkan dan dipaksakan ke dalam pos-pos anggaran BUMN meskipun banyak BUMN yang dirasa belum siap dalam penyerapan dana untuk proyek-proyek mereka.

"Potensi manfaat uang negara itu jelas dalam bahaya, karena sudah dikonversi dari dana negara menjadi dana bisnis, nantinya bisa menjadi keprihatinan bagi bangsa," paparnya.

Igor menyarankan, agar Jokowi cermat membaca peta partai politik, jangan bergantung pada Luhut Binsar Panjaitan, semata-mata karena bila gantungan politik Jokowi demikian maka bisa dipastikan posisi politik Jokowi amat rentan.

"Jangan sampai pak Presiden terbawa arus petualangan politik orang-perorangan, karena justru bisa menimbulkan instabilitas politik," tuturnya.

Menurut Igor, bagaimanapun saat ini rakyat masih cenderung memilih kekuatan politik formil, oleh sebab itu Jokowi harus lebih bijak dalam hal ini.

"Naiknya Jokowi ke panggung kekuasaan tidak lepas dari jaminan partai politik pendukungnya," tambahnya.

Bisa saja saat ini Presiden mendapatkan angin, tapi bila tiba-tiba angin politik berbalik ke dirinya, maka partai-partai pendukung tidak bisa jadi benteng politik, sementara dukungan orang-perorangan ataupun para pembisik-petualang, terjadi karena keberuntungan.

"Pokoknya, hitung-hitungan politik Presiden Joko Widodo harus jelas dan tepat, kalau nggak jelas pasti negara ini dalam bahaya," tandas Igor.