TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berakhir sudah fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan Calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal (Purnawirawan) TNI Sutiyoso yang digelar oleh Komisi I DPR RI.

Uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung selama kurang lebih enam jam ini menghasilkan kesepakatan 10 fraksi di Komisi I DPR RI yang setuju Sutiyoso menjabat sebagai Kepala BIN.

"10 fraksi di Komisi I sudah sampaikan pandangannya. Secara umum dalam penyampaian pandangan kami lakukan atau pertimbangkan beberapa kosiderans," ujar Ketua Komisi I sekaligus pimpinan sidang, Mahfudz Siddiq usai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2015).

10 fraksi yang setuju yaitu fraksi Hanura, PPP, PDI Perjuangan, PKB, PAN, Demokrat, PKS, Gerindra, Golkar dan NasDem.

Namun, beberapa fraksi menyampaikan catatannya, yaitu partai NasDem yang memberikan catatan agar Sutiyoso membangun koordinasi yang baik dengan Komisi I jika nanti sudah terpilih, kemudian PPP yang meminta Sutiyoso untuk bersikap berani memberi masukan kepada Presiden apapun resiko demi kepentingan bangsa dan negara jika terpilih.

Demokrat setuju dengan catatan agar Sutiyoso bisa mengefektifkan fungsi koordinasi yang ada di BIN, kemudian mengingatkan agar Sutiyoso tegakkan netralitas termasuk ingatkan tidak terjebak pada sikap partisan jika terpilih.

Golkar memberikan catatan agar Sutiyoso bisa meningkatkan kerjasama dengan DPR RI, pastikan Presiden sebagai user. Lalu harus sesuaikan gaya komunikasi ke publik jika terpilih.

PDI Perjuangan juga memberikan catatan agar dalam menjalankan tugas jika terpilih, Sutiyoso harus tunduk dan mengacu kepada Undang-Undang dan berorientasi kepada kepentingan negara, bukan kelompok.