KNPI Siap Jalin Hubungan dengan Pemerintah dan DPR
Mudah-mudahan Ketum KNPI Fahd A Rafiq lebih bagus dan memiliki program lebih bagi generasi muda
Penulis: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasca digelarnya Kongres Luar Biasa, Fahd El Fouz Arafiq, Jumat (3/7/2015) dilantik sebagai Ketua Umum DPP KNPI di Hotel Sultan Jakarta.
Dua pengurus harian pendamping Fahd adalah Sekjen Cupli Risman dan Bendum Gernando Nainggolan.
Turut hadir menyaksikan pelantikan sekaligus Rakernas I DPP KNPI, perintis KNPI Yapto Soerjosumarno, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPI Taufan Ekonugroho Rotorasiko, Ketua Korps Alumni KNPI Aziz Syamsudin, pimpinan OKP tingkat nasional, Ketua DPD KNPI provinsi se-Indonesia dan jajaran pengurus DPP KNPI periode 2015-2018.
Dalam sambutannya Fahd A Rafiq mengatakan bersama jajaran pengurus DPP KNPI menggulirkan visi besar "Pemuda Bekerja dan Berkarya untuk Indonesia" yang dituangkan dalam berbagai program kerja dengan 82 bidang yang menampung seluruh kader OKP tingkat nasional dan pengurus DPD KNPI provinsi dan pemuda berpotensi guna membantu berbagai persoalan bangsa.
Diantaranya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan penegak hukum, krisis ketidakpercayaan dan demoralisasi pada politikus di DPR, buruknya sistem birokrasi di pemerintahan mulai dari level paling bawah hingga ke atas maupun perpecahan parpol sebagai kepanjangan perwakilan rakyat.
"Kami meyakini dengan semangat bekerja dan berkarya sebagai penguatan dan meneguhkan idealisme, patriotisme dan spirit of nation, maka satu persatu pemuda dapat mengurai dan membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dan menjadikan pemuda sebagai kadaer yang menjadi penerus dan pemimpin di negeri ini di masa depan, " katanya.
Setya Novanto dalam sambutannya berharap KNPI bisa memperkuat jaringan generasi muda dan berkarya sekaligus bisa berhubungan dengan komponen di DPR dan pemerintah.
"Mudah-mudahan Ketum KNPI Fahd A Rafiq lebih bagus dan memiliki program lebih bagi generasi muda, " ujarnya.
Sedangkan Yapto menegaskan jabatan bukanlah sesuatu yang harus dihormati. Tapi siapa yang menjabat dan bagaimana perilaku orang yang menjabat itu harus dihormati.