TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mempersilakan Presiden Joko Widodo untuk menjalankan hak prerogratifnya jika harus melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Bahkan, Surya Paloh rela jika menteri dari Partai Nasdem dicopot dari Kabinet Kerja.

Menteri dari Partai Nasdem kata Surya Paloh siap dicopot jika itu demi kepentingan negara. Karena Indonesia menganut sistem presidensial, maka partainya siap melakukan apa saja yang diperintahkan Presiden.

"Kita akan dukung apapun yang terbaik bagi bangsa dan negara ini," kata Surya Paloh usai menghadiri konsolidasi Partai Nasdem Jatim jelang pilkada serentak, Sabtu (25/7/2015) di Surabaya.

Namun, Surya tetap memastikan, meski sebagai partai pendukung, partainya akan tetap kritis terhadap semua kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Surya Paloh tidak setuju jika ada anggapan bahwa Pemerintahan Jokowi tidak bekerja apa-apa selama ini. Justru dia menilai, pemerintahan Jokowi bekerja cukup keras saat memimpin negara yang sedang dalam kondisi defisit anggaran.

Dia juga mengimbau kepada semua partai koalisi pengusung Jokowi, agar berbesar hati jika ada menterinya yang diganti. Sebab, ini adalah salah satu bentuk kesepakatan koalisi tanpa syarat yang dibangun saat mengusung Jokowi menjadi presiden.

"Kalau menterinya diganti, partai koalisi jangan ngamuk," ujarnya.

Selain melakukan konsolidasi jelang pilkada serentak, Surya Paloh juga memberi pengarahaan khusus kepada 11 pasangan calon kepala daerah di Jatim yang diberi rekomendasi oleh Partai Nasdem. Sebanyak 11 daerah itu adalah Kabupaten Tuban, Mojokerto, Sidoarjo, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Kota Blitar, Malang, Banyuwangi, Jember, dan Kabupaten Sumenep.

Penulis: Kontributor Surabaya, Achmad Faizal