TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Margarito Kamis mengatakan masyarakat tidak bisa berharap pelaksanaan pilkada serentak akan maksimal. Berbagai masalah yang muncul seperti KPU yang tidak siap, yang bisa dilihat hasil audit BPK terhadap KPU.

Pakar Hukum Tata Negara itu mengatakan juga permasalahan partai seperti yang terjadi pada Golkar dan PPP, masalah keamanan dan lain sebagainya, membuat banyak pihak justru menjadi khawatir dan was-was.

“Kita nggak akan bisa berharap bahwa hasil pilkada serentak ini akan maksimal. Semua terlihat tidak siap. Berbagai masalah seperti kinerja KPU, faktor keamanan, masalah internal partai dan lain sebagainya membuat masyarakat justru khawatir dan was-was terhadap pelaksanaan pilkada serentak ini,” ujar Margarito ketika dihubungi, Senin (27/7/2015).

Untuk masalah konflik partai misalnya, terlihat betul kesalahan KPU yang fundamental terkait aturan KPU yang membolehkan partai yang sedang berkonflik untuk mendaftarkan calon mereka.

”Nantinya akan kacau lagi, partai lain bisa menggugat juga kalau partai yang berkonflik ini bisa maju pilkada, karena tentunya akan ditanyakan masalah keabsahan SK yang mana yang akan digunakan,” katanya.

Sepinya pendaftaran calon kepala daerah menurutnya juga menjadi salah satu bukti, betapa rumitnya pelaksanaan pilkada serentak.

”Bagi saya sepinya pendaftaran bukan disebabkan kurangnya sosialisasi, tapi karena rumitnya mendapatkan partai yang mencalonkan,” ujarnya.

Partai menurutnya jelas tidak punya sistem dan pola rekrutietmen, sehingga para calon kepala daerah yang ingin mendaftarkan diri membutuhkan macam-macam hal untuk bisa mendapatkan dukungan partai.

”Terlihat betul partai tidak punya sistem dan pola untuk merekrut calon,” katanya.

Margarito pun menyoroti aspek keamanan. Menurutnya selama ini hampir tidak ada dalam pelaksanaan pilkada yang tidak ada konflik. Oleh karena itu aspek keamanan harus disiapkan betul termasuk masalah anggarannya. Jangan sampai pilkada serentak jadi ajang kekacauan serentak.

“Kalau aspek keamanan tidak diperhatikan, kita tahu setiap pilkada hampir tidak ada yang tidak rusuk. Kalau aspek keamana tidak diperhatikan, ajang pilkada serentak bias jadi ajang kekacuan serentak, Ini tentunya tidak ada satupun warga Negara Indonesia yang menginginkannya,” ujarnya.

Sementara terkait masalah yang bisa timbul seperti jika hanya ada satu calon, Margarito mengingatkan bahwa jika memang hanya ada satu calon, maka sesuai aturan perundangan, maka pilkada tidak bisa dilaksanakan dan harus diundur.

”Harus diundur sampai ada minimal 2 calon,” katanya.

Margarito mengharapkan ada kearifan dari semua pemangku kepentingan untuk memundurkan pilkada, paling tidak tahapannya sehingga semua aspek bias dimaksimalkan dan hal-hal yang tidak diinginakan bias diminimalisir.

”Paling tidak bukan jadwal pencoblosannya yang ditunda, tapi tahapan prosesnya seperti proses pendaftaran, biasa semua bias maksimal,” katanya.