Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta bersolek jelang sidang tahunan itu digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia, yang rencananya dihelat dua hari tanggal 14 dan 15 Agustus 2015.

Pantauan Tribunnews.com, sejumlah persiapan dilakukan. Halaman gedung dipercantik dengan bunga berwarna kuning dan merah. Begitu juga dengan bendera merah putih yang dipasang di tepi tembok Gedung Nusantara yang lebih dikenal dengan sebutan Gedung Kura-Kura atau Gedung Bulat.

Terlihat beberapa petugas cleaning service sedang membersihkan kaca-kaca di gedung tersebut. Kolam air mancur juga telah dibersihkan beberapa waktu lalu. Halaman rumah rakyat ini juga tampak meriah dengan puluhan bendera Merah Putih.

Dari agenda yang diterima, acara yang dihelat pada Jumat (14/8/2015) bakal diisi dengan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-70 Republik Indonesia Tahun 2015 dan Pidato Pengantar Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016.

Sementara sidang tahunan MPR, diselenggarakan hari Sabtu 15 Agustus 2015.

Diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, dalam sidang tersebut delapan lembaga negara itu bakal memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR.

"Delapan lembaga tinggi negara akan menyampaikan isu terkini, termasuk MPR RI akan menyampaikan terkait sistem ketatanegaraan Indonesia apakah sudah sempurna atau perlu diperbaiki," kata Zulkifli di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, MPR RI juga akan menyoroti mengenai pelaksanaan otonomi daerah saat ini, apakah murni otda atau cenderung ke arah federal. Indonesia kata Zulkifli sebenarnya menganut sistem otda karena wewenang pelaksanaan pemerintahan ada di daerah.

"Hal ini (otonomi daerah) akan kami sampaikan, karena jangan-jangan kita lebih federal dari negara yang menganut sistem federal," katanya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, MPR RI akan menyinggung mengenai pelaksanaan sistem presidensial, apakah sudah tepat atau perlu diperkuat.
Hal itu menurut dia karena presiden terkadang mengalami kesulitan dalam menjalankan pemerintahan karena kepala daerah khususnya bupati/walikoya memiliki kewenangan lebih besar.

"Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat apakah sudah tepat atau belum, sehingga tugas itu perlu disempurnakan," katanya.

Delapan lembaga negara itu adalah MPR, DPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial dan Presiden Joko Widodo.