Jokowi Setuju Pembangunan DPR Tapi Tak Tandatangani Prasasti
Fadli Zon mengklaim Presiden Jokowi menyetujui pencanangan penataan kawasan parlemen. Tapi faktanya, Jokowi tidak menandatangani prasasti.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menegaskan Presiden Joko Widodo setuju proyek pembangunan DPR, meski ia tidak menandatangani prasasti pencanangan penataan kawasan parlemen.
"Setuju, sudah setuju. Yang disampaikan sudah setuju, tapi tinggal teknisnya saja," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Mengenai sikap Jokowi yang tidak menandatangani prasasti, Fadli menilai hal itu hanyalah masalah teknis yang belum dikomunikasikan. Sedangkan mengenai buku tamu yang tidak ditandatangani Jokowi, Fadli menuturkan alasannya terkait efisiensi.
"Supaya tidak terjadi stuck," kata politikus Gerindra itu.
Fadli mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa proyek pembangunan itu hanyalah memanfaatkan ruangan di parlemen.
"Untuk melihat perkembangan parlemen di Indonesia, jauh dari apa yang kita harapkan dengan memanfaatkan space yang ada ini perjalanannya. Kalau kita mau mencharacter and building negara kita, itu tidak ada cara lain kecuali dengan mengetahui sejarah negara kita," beber dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jumat (14/8/2015) sore mengunjungi museum DPR RI di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Presiden tiba di museum yang letaknya di Gedung Nusantara pukul 16.00 WIB. Ia ditemani sejumlah pimpinan parlemen di antaranya Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua MPR Agus Hermanto, Ketua DPD Irman Gusman. Saat masuk ke museum tanpa menulis buku tamu.
Di depan museum terdapat prasasti bertuliskan "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PENCANANGAN PENATAAN KAWASAN PARLEMEN, Jakarta, 14 Agustus 2015, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA."
Seharusnya prasasti tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi hari ini, namun entah mengapa Presiden melaluinya begitu saja, kemudian langsung masuk ke dalam museum.
Diketahui, ada tujuh proyek pembangunan di antaranya alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
