TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Golkar Bambang Soesatyo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa memulihkan kepercayaan rakyat dan investor.

Sebab menurut anggota Komisi III DPR RI ini, reshuffle kabinet yang baru dilakukan Jokowi, praktis gagal membangun harapan baru. Sebaliknya, suasana pasca reshuffle justru hanya memberi gambaran buruk tentang soliditas pemerintahan.

Apalagi menurut Bambang nilai tambah dari reshuffle kabinet baru-baru ini sudah tidak ada lagi akibat insiden atau perang kata-kata yang melibatkan Menteri Koordinator bidang maritim dan sumber daya, Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla serta Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Masyarakat dan pebisnis lokal, maupun pemodal asing menilai kabinet kerja sudah rapuh dan pemerintahan secara keseluruhan tidak solid," ungkap Politisi Golkar ini kepada Tribun, Minggu (23/8/2015).

Kendati insiden itu diklaim sudah diselesaikan di sidang kabinet pada Rabu (19/8/2015) lalu, dia melihat publik tidak percaya bahwa penyelesaian itu akan membuat kabinet solid atau kompak.

"Pernyataan Menkopolhukam Luhut Pandjaitan setidaknya mencermikan luka yang dialami kabinet kerja belum kering atau belum sembuh benar," katanya.

Usai menemui Wapres JK pada Jumat (21/8/2015) lalu, Luhut menegaskan bahwa jika ada menteri yang tidak sejalan dengan Presiden akan dibuang. Tema yg sama juga sempat dikemukakan Luhut di forum sidang paripurna kabinet Jumat lalu itu. Artinya, dari aspek soliditas, kerusakannya terbilang parah.

Mau tak mau, imbuhnya beban persoalan ini harus dikembalikan ke pundak Presiden Jokowi. Formula seperti apa yang akan dipilih untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah, hanya presiden yang tahu. Namun, upaya itu menjadi keharusan karena adanya dua tantangan yang cukup serius.

Pertama, pemerintah dan semua elemen masyarakat ditantang untuk bisa menyelenggarakan Pilkada yang jujur, bersih dan aman di 269 daerah pemilihan. Ini sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia.

Kedua, tantangan eksternal meningkatnya ketidakpastian perekonomian global akibat perang nilai tukar yang melibatkan kekuatan-kekuatan utama ekonomi dunia, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat membuat depresiasi rupiah makin melebar.

"Untuk bisa menanggapi dua tantangan itu, Presiden harus mampu mengembalikan istana sebagai sumber solusi bangsa. Karena istana adalah pusat pemerintahan, bukan pusat kegaduhan seperti istana kampret di pohon beringin halaman istana yang perlu dikepret," pungkasnya.