TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Pimpinan KPK yang kini menjabat Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, Budi Santoso menilai Indonesia terlalu luas. Sehingga diyakininya KPK tak bisa memonitor seluruh daerah di Tanah Air.

Karena itu, jika terpilih menjadi Pimpinan KPK, dirinya mendorong agar lembaga antikorupsi itu memiliki kantor perwakilan di daerah, sehingga bisa membantu lembaga penegak hukum lainnya di daerah dalam menangani perkara dugaan korupsi.

"Indonesia terlalu luas. Kantor KPK hanya di Jakarta saja, jadi perlu ada yang di daerah untuk bantu monitor," kata Budi Santoso saat mengikuti tes wawancara oleh Pansel Capim KPK di Sekretariat Negara, Senin (24/8/2015).

Menurut Budi itu penting. Mengingat KPK juga memiliki wewenang supervisi dan koordinasi dengan lembaga Polri dan Kejaksaan Agung. Terlabih kasus-kasus suap dan korupsi banyak terjadi di daerah.

Dirinya sendiri meyakini formulanya Itu bisa menjadikan KPK sebagai lembaga penguat dalam hal mencegah dan memberantas korupsi, yang saat ini juga ditangani oleh lembaga penegak hukum lainnya.

Ditambah ilmu pengetahuan dan pengalamannya yang hampir 26 tahun bergerak di bidang pencegahan KKN, dirinya meyakini mampu mengemban amanah tersebut bila mendapat kesempatan memimpin.

"Saya hanya ingin di Ombudsman atau KPK. Kalau di Ombudsman kan saya sudah, nah di KPK saya akan dapat tantangan baru," katanya.