TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi mengakui Gedung DPR sudah melebihi kapasitas. Hal itu terkait dengan rencana pembangunan gedung baru DPR.

Ia mencontohkan ruang anggota DPR di Gedung Nusantara I. Ruangan tersebut terasa tidak layak ditempati anggota DPR dengan lima tenaga ahli serta dua staff pribadi.

"Begini, kebutuhan yang riil dari DPR saat ini ya ruangan anggota. Itu bisa dilihat dan dicek kapanpun. Langsung," ujar Arwani ketika dikonfirmasi, Rabu (26/8/2015).

Namun, kata Arwani, hak pemerintah bila tidak mengalokasikan anggaran pembangunan gedung baru. Pasalnya, anggaran tersebut harus disepakati antara pemerintah dan parlemen.

Terkait dengan kinerja anggota DPR, Arwani menilai kebutuhan gedung tidak berkorelasi dengan hal itu.

"Kalau misalnya mau lihat kinerja dan sebagainya, lalu bagaimana dengan pemerintah. Kebutuhan gedung (untuk yang) tidak dikorelasikan‎ dengan kinerja, hanya DPR yang dikorelasikan, harusnya berimbang masyarakat melihat‎," tutur anggota Komisi II DPR itu.

Arwani tetap mengingatkan keputusan mengenai pembangunan gedung tetap diserahkan kepada pemerintah. Namun, ia mengakui tifak menginginkan adanya kecelakaan karena gedung yang sudah over kapasitas.

"Teman-teman DPR juga, saya merasakan‎, semuanya samalah. Soal ruangan yang terutama. Kalau yang bisa dibuat untuk jangka panjanglah.
Mau anggaran berapa saja kita serahkan saja kepada ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, DPR telah mengumumkan sayembara kepada arsitek untuk merancang design gedung baru DPR‎ Ketua Tim Pembanguna Gedung Baru DPR Ahmad Djuned mengungkapkan pemenang sayembara desain gedung baru DPR akan mendapatkan total hadiah Rp 500 juta. Pemenang lomba ini, akan diumumkan pekan ke-tiga bulan September. Juara I: Rp300juta, Juara II: Rp120juta, Juara III: Rp80juta.

“Peserta sayembara kita umumkan kepada pubik. Yang menyelenggarakan itu kerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia. Direncanakan (pengumumannya) nanti, pertengahan atau minggu ketiga September 2015‎," ungkap Djuned.

Mengenai anggaran, Djuned menyebutkan sistem multiyears. Pasalnya, anggaran pembangunan gedung baru DPR tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun. "Kita sudah analisa kebutuhan biayannya bersama Kemen PU-Pera juga sudah (dibahas)," ujarnya.