TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panitia seleksi calon pimpinan KPK memasuki tahap akhir untuk memutuskan delapan nama calon pimpinan KPK yang akan diajukan kepada Presisen Joko Widodo (Jokowi), 31 Agustus mendatang.

Publik diminta tak tinggal diam dan terus mengawasi hingga proses fit and proper test di Komisi III DPR.

"Ada proses politik di DPR yang menentukan, ada calon yang dekat dengan poltiisi senayan, ada yang jadi timses Capres dan dekat dengan pejabat tinggi negara, dan ini juga jadi pertanyaan besar soal indepedensi jika sampai lolos," kata peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bakti dalam diskusi di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Menurutnya, pemilihan calon pimpinan KPK yang tepat sesuai impian anak-anak yang dibacakan perwakilan anak dalam upacara bendera HUT ke-70 di Istana Merdeka yang ingin Indonesia bebas dari korupsi.

Untuk itu dirinya berharap Pansel KPK menggunakan bukan hanya otak atau nalar, tapi juga bermain hati nurani.

"Jangan berhenti berjuang untuk Pansel, yang berat itu di DPR, kami aktif kawal demokrasi. Awalnya kami berpikir jangan sampai ditentukan presiden, tapi harus melalui DPR biar legitimate. Tapi anda tahu, di DPR bukan demokrasi, tapi proses politik, dan money politik, kedekatan partai ideologi termasuk uang dalam fit and proper, berbicara di DPR," katanya.

Lebih lanjut Ikrar mengakui, memang KPK sebagai lembaga tidak bisa dikatakan sempurna. Namun menurutnya, KPK sebagai penegak hukum lebih baik ketimbang Kejaksaan dan Polri.

"Buat saya lebih baik pansel jujur, punya hati nurani, jangan lihat orang yang punya jabatan tinggi, track record masa lalu. Tapi lebih baik yang nggak punya jabatan tinggi, baik untuk dikemukakan dan didahulukan," kata Ikrar.