TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat ekonomi politik, Ichsanudin Noorsy, menilai royek kereta cepat Jakarta- Bandung hanya sebagai akal-akalan mafia properti yang berada di Jakarta.

"Saya menolak proyek ini, karena saya tahu banyak mafia properti dibalik ini semua. Strategi mereka akan menurunkan nilai aset. Namun ketika mereka masuk, aset lain akan dinaikkan oleh mereka. Itu kerugian besar bagi negara dan negara tahu itu," ujar Noorsy di Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Menurut Noorsy, seharusnya proyek tersebut hanya menggunakan APBD wilayah yang terkena pembangunan saja. Tidak perlu sampai menggunakan APBN karena tidak mencakup banyak wilayah. Sehingga dirinya mengatakan bahwa proyek tersebut tidak layak dijalankan.

"Kalaupun dianggap layak, silahkan pemda DKI Jakarta dan pemda Jawa Barat yang mengurus biar pakai APBD. Jangan lagi pemerintah pusat turun tangan atas proyek tersebut," ujar Noorsy

Ia mempunyai tujuh variabel yang tidak dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proyek tersebut, yaitu, variabel safety, keuangan, teknologi, transfer pengetahuan dan teknologi, benefit, ketergantungan kepada operation and management, serta menguntungkan untuk bangsa.

Noorsy melihat bahwa keuntungan yang didapat oleh adanya kereta cepat yang akan dibangun oleh pemerintah, hanya di dapatkan oleh masyarakat Jakarta dan Bandung saja.

"Harusnya pemerintah lakukan proyek kereta cepat dari Merak-Surabaya, Surabaya-Banyuwangi. Itu jauh lebih prospek dan menguntungkan bagi rakyat banyak," tambahnya.

Sebelumnya diketahui usulan pembangunan kereta cepat berasal dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Saat ini proses pembangunan kereta cepat pembiayaannya masih akan ditender antara Jepang dengan Tiongkok.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli memaparkan bahwa pemerintah tidak ingin membangun kereta cepat menggunakan APBN. Pasalnya alokasi belanja akan lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa

"Kami tidak ingin pembiayaan berasal dari APBN, karena APBN akan kita pindahkan lebih banyak ke daerah luar Jawa," ungkap Rizal.