TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Delapan pimpinan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 sudah dikelompokkan dalam empat bidang.

Masing-masing dua nama akan bertarung dalam uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI untuk dipilih satu orang.

Pelaksana Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji mengaku pembidangan calon pimpinan KPK sebenarnya tidak dilakukan ketika sudah berada di DPR RI.

"Setahu saya pembagian pembidangan akan ditentukan saat kelulusan fit and proper test oleh DPR," ujar Indriyanto saat dihubungi, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Pria yang akrab disapa Anto itu mengatakan lima pimpinan KPK sebaiknya memahami tata kelola dan pola kinerja dari semua kedeputian dan tidak memaknai secara parsial.

"Ini kan menyangkut diskresi pimpinan terkait perlu tidaknya penugasan atas dasar pembidangan atau tidak," tukas Anto.

Sebelumnya, Juru Bicara Pansel KPK Betty Alisjahbana mengatakan pembidangan yang sudah mereka tetapkan adalah bentuk kelebihan masing-masing calon pimpinan.

"Pembidangan itu menunjukkan kekuatan masing-masing capim. Pansel berpendapat kelima pimpinan KPK perlu memiliki kekuatan yang saling melengkpai," kata Betty ketika dihubungi, kemarin.

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan delapan nama Capim KPK dari Panitia Seleksi (Pansel). Kedelapan nama tersebut antara lain:

Bidang Pencegahan:
Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala BIN), Surya Tjandra (Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya)

Bidang Penindakan:
Alexander Marwata (hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta), Basaria Panjaitan (Sespimti Polri)

Bidang Manajemen:
Agus Rahardjo (mantan Kepala LKPP), Sujanarko (Direktur Pembinaan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK).

Bidang Supervisi:
Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK) dan Laode Muhamad Syarif (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin).