Laporan Wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Penanganan darurat asap yang terjadi di Sumatera, menurut Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), selain harus ditangani secara masif, juga harus sembari menyiapkan solusi jangka panjang.

Penanganan Jangka panjang yang dimaksud Direktur Eksekutif Walhi adalah pembenahan permasalahan fundamental dan struktural.

"Pascadarurat asap ini pemerintah harus menyiapkan rencana kerja bagaimana tangani persoalan fundamental dan struktural," kata Abetnego Tarigan di Cikini, Jakarta, Minggu (13/9/2015).

Menurut Abetnego ada tiga hal yang menjadi permasalahan fundamental dan struktural terkait kebakaran hutan yaitu permasalahan perizinan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan gambut.

Pada pemasalahan perizinan, Direktur Eksekutif Walhi menuding ada oknum yang mempermudah perizinan untuk mengekploitasi hutan dan lahan gambut, terlebih saat menjelang pemilihan kepala daerah.

"Kita tahu izin (untuk membuka lahan) dipermudah, tumpang tindih, dan semua aturan didobrak. Jelang Pilkada jumlahnya naik tanpa pertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, baik daya dukung dan daya tampung," kata Abetnego.

Terkait permasalahan hukum, Abetnego menyebutkan penegakan hukum kepada pelaku pembakaran hutan tidak efektif. "Banyak yang ditangkap tapi dampaknya tidak signifikan," sebutnya.

Permasalah pemulihan lahan gambut yang rusak akibat pembakaran hutan, dinilai Abetnego, juga harus diperhatikan pemerintah. Dia menjelaskan saat ini kondisi lahan gambut di Indonesia sudah berada pada tingkatan kritis.