TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR Umar Arsal mendukung rencana pemerintah dalam mengembangkan fasilitas umum di wilayah Indonesia Timur, termasuk di Kalimantan Timur pelabuhan Tanjung Redep dan Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau, Palu, Luwuk dan Wakatobi.

Dukungan tersebut sesuai apa yang diarahkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kadernya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Presiden Joko Widodo.

"Kami selaku kader PD di DPR akan mendukung dan mengawal penuh program pemerintah yang positif untuk masyarakat. Dukungan yang diberikan memastikan program tersebut mendapatkan dukungan dari DPR seperti mengawal kebutuhan pemerintah. Kalau memang untuk masyarakat kita akan dukung penuh," kata Umar, dalam pernyataannya, Senin(14/9/2015).

Umar mengatakan kunjungan kerja bersama Menteri Perhubungan ke beberapa wilayah Indonesia Timur Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur Sabtu kemarin kapasitasnnya untuk memastikan infrastruktur yang sudah berjalan.

"Tentunya Komisi V sebagai mitra kerja siap membantu pemerintah bilamana program tersebut baik untuk masyarakat umum, salah satu contoh jangan sampai bandara bagus tapi peminat yang berkunjung masih kurang lantaran disebabkan daerahnya kurang memadai sevara infrastruktur dan fasilitas," jelas Umar.

"Karena itu kami ingin tahu sejauh mana ketersediaan infastruktur dan sarana prasarana perhubungan laut, darat dan udara dalam percepatan pembangunan di KTI. Apalagi Indonesia Timur banyak potensi yang harus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa, sehingga harus harus memiliki ketersediaan infastruktur memadai guna kelancaran perputaran ekonomi," tambah politisi Demokrat asal Kendari, Sulawesi Tenggara ini.

Ternyata tidak hanya Menteri Perhubungan yang bangga terhadap Bandara Kalimarau, Umar juga mengaku hal yang sama. Dirinya mengapresiasi yang dilakukan manajemen Bandara Kalimarau.

"Bandara Kalimarau bisa dijadikan contoh bandara lainnya yang ada di Indonesia," kata Umar singkat.

Mengenai pengelolaan, lanjut Umar bahwa Komisi V DPR menyerahkan kepada pemerintah.

"Pak menteri maunya bandara ini jadi standar, kedua setelah jadi lantaran besar untuk mengantisipasi ke depan, maintenancenya yang jadi masalah. Jalan tengahnya, kesepakatan sepertinya Pak menteri dengan Pemda, ini di kelola tapi dipinjamkan, selama lima tahun. Jadi semua pengembangannya, dan aset tetap aset pemda, tapi waktunya tadi saya dengar-dengar lima tahun," papar Umar.

"Cuma karena ini APBD, apagi biaya rutin, musti ada. Kami dari DPR tidak ada masalah. Tetapi saya lihat udah cocok kalau diserahkan ke pemerintah pusat, bandara, gedung, semua ke depan butuh biaya besar. Kita akan mendukung. Harapkan akan menunjang pariwisata. Jangan bandara bagus, tapi obyek wisata, infrastruktur tidak seindah bandaranya. Yakin begitu bandara ini makin aktif, pasti datang," tegas Umar.

Disisi lain Komisi V juga mendukung jadwalnya penerbangan, menurutnya agar aktivitas masyarakat lebih cepat. Disamping itu juga biaya tiket yang terjangkau dari pihak maskapai.

"Semua itu demi menunjang kebutuhan masyarakat, dan jangan sampai bandara bagus tapi aktivitas tidak ada," katanya.