Pemerintah Dinilai Pilih-pilih Kasus Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu
SETARA Institute meminta pemerintah supaya tidak memilih-milih menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - SETARA Institute meminta pemerintah supaya tidak memilih-milih menyelesaikan pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
Selama ini, pemerintah dinilai hanya fokus pada tujuh kasus.
Tujuh kasus itu, yaitu Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Kasus Talangsari-Lampung 1989, Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti Semanggi I dan Semanggi II 1998-1999, dan Wasior Wamena 2001-2003.
Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan dalam catatan SETARA Institute kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu tak hanya sebatas tujuh yang sudah diselidiki.
"Dalam catatan ada 17 kasus, ditambah Papua dan Aceh. Itu juga harus menjadi perhatian. Negara tidak bisa pilih-pilih, tetapi harus secara keseluruhan," tutur Bonar ditemui di kantor SETARA Institute, Jakarta, Senin (28/9).
Menurut Bonar, pemerintah harus membuka kepada publik arsip-arsip berkaitan penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Ini dilakukan supaya ada transparansi agar masyarakat mengetahui.
"Berkaitan pelanggaran HAM itu harus dibuka kepada publik. Kalau arsip tidak dibuka bagaimana kebenaran mau diungkap," kata dia.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.