TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kekerasan yang mengatasnamakan agama kembali terjadi yakni di Aceh Singkil.

Puncaknya sebuah rumah yang diduga tidak memiliki izin tempat beribadah di Singkil Aceh kabarnya ikut dibakar.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S Haryani kejadian tersebut sangat melukai hati nurani siapa saja yang mendengarnya, terlebih pemeluk agama yang menjadi sasaran kekerasan dan justru ditahan saat melakukan aksi protes.

"Aparat keamanan harus netral dan bisa menjadi penengah dalam kasus ini bukan justru malah memihak kepada salah satu pihak. Apabila aparat keamanan tidak bisa netral malah akan memperburuk keadaan," kata Miryam di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Miryam menuturkan, negara kita mengakui dan undang-undang pun melindungi setiap pemeluk agama, sehingga segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak bisa dibenarkan serta tergolong pelanggaran asasi manusia.

"Setiap warga negara Indonesia harus memahami tentang makna dari Bhinneka Tunggal Ika agar tindakan-tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Aceh Singkil tidak terulang lagi," tuturnya.

Pemerintah kata Miryam, juga harus memberikan jaminan dan keamanan bagi setiap umat beragama di negeri ini. Karena negara ini dibangun bukan hanya untuk agama tertentu saja tapi untuk semua agama yang telah diakui keberadaannya di Indonesia.

Oleh karena itu, Kapolri harus berperan aktif memastikan bahwa anak buahnya mampu bersikap profesional dalam melayani dan mengayomi setiap warga negara tanpa perlu memandang agama maupun kepercayaan yang dianutnya.

"Apabila hal ini tidak mampu diwujudkan maka bukan sebuah hal mustahil negeri ini akan hancur akibat perang saudara akibat aparat keamanan yang tidak mampu netral," tandasnya.