TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Komunikasi Alumni (Forkoma) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) memberi apresiasi Sekjen Partai Nadem Patrice Rio Capella atas pengunduran dirinya dari jabatan partai politik dan keanggotaan partai politik.

Menurut Sekjen Forkama PMKRI, Heriyanto Soba, langkah Sekjen Partai NasDem itu harus diikuti semua kader partai politik untuk memberikan contoh dan pembelajaran bagi masyarakat.

"Forkoma PMKRI memberi apresiasi atas pengunduran diri dari jabatan partai politik dan keanggotaan partai politik tersebut," ujar Heri kepada Tribunnews.com, Kamis (15/10/2015).

Di tingkat nasional, NasDem mempunyai pengalaman memecat Ketua Mahkamah Partai NasDem OC Kaligis yang telah menjadi tersangka kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang terkait dengan korupsi dana bantuan sosial (bansos).

Dalam kasus ini Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evi Susanti juga ditetapkan menjadi tersangka. Kini, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella pun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang terkait dana bansos tersebut.

Penetapan tersangka tersebut diikuti dengan pengunduran diri dari jabatan Sekjen Partai NasDem.

Namun, Forkoma menilai tidak menutup kemungkinan kasus-kasus serupa juga akan muncul lagi dalam berbagai praktik korupsi atau perbuatan melawan hukum serta etika politik lainnya, baik di skala nasional maupun daerah.

Untuk itu, Forkoma PMKRI sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan sosial politik di Indonesia, mendesak dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap semua kader partai politik. Termasuk Partai NasDem, sehingga menjaga tujuan parpol dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik atau bebas dari korupsi.

Penempatan kader-kader partai yang bersih dan berintegritas agar tujuan partai politik tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu dan bukan untuk rakyat Indonesia.

"Fit and proper test dilakukan terhadap semua kader partai, mulai dari anggota biasa hingga pimpinan parpol hingga yang sedang memegang jabatan legislatif maupun eksekutif," jelasnya.

Selain itu, langkah fit and proper test tersebut juga diperlukan agar rakyat Indonesia tetap menaruh kepercayaan pada partai politik sebagai salah satu saluran memperjuangkan aspirasi.