Laporan Wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ketua Populi Center, c menyebutkan dalam penanganan bencana kabut asap, pemerintah mengahapi dilema.

Pada satu sisi, disebut Nico, ekonomi nasional tengah mengalami perlambatan dan memerlukan dana segar dari investasi. Namun di sisi lain, beberapa investor, khususnya perkebunan melakukan pelanggaran dengan membakar hutan.

"Ekonomi tengah melambat dan pemerintah perlu fresh income, tapi di satu sisi perlu ada penegakan hukum yang tegas atas tindakan perusahaan-perusahaan ini," kata Nico Haryanto dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (24/10/2015).

Dilema pemerintah, menurut Nico, juga ditambah dengan lobi-lobi perusahaan yang menjadi investor dan sumber pemasukan beberapa kementerian.

Dalam menghadapi permasalahan kabut asap karena pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang melibatkan perusahaan perkebunan, perlu dilakukan tata kelola lahan gambut dengan lebih baik.

Selain itu, penegakan hukum yang tidak gaduh juga perlu dilakukan kepada perusahaan-perusahaan pembakar lahan.

"Penegakan hukum yang tidak gaduh harus dilakukan agar permasalahan ini tidak jadi bola liar," katanya.