TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkenanya dampak kabut asap hingga Ibukota, dinilai oleh pengamat politik, Ray Rangkuti sebagai kekacauan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Menurut Ray, perintah Joko Widodo untuk cepat menyelesaikan kabut asap tidak digubris oleh pemerintah daerah.

"Ada gap yang besar disini. Jokowi sudah benar melakukan apa yang seharusnya dikerjakan sebagai presiden. Tapi pemerintah daerah ini yang saya pikir rada bermasalah," ujarnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/10/2015).

Ray menambahkan bahwa kabut asap yang saat ini masih terjadi merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah dan keputusan pemerintahan Jokowi untuk tidak menjadikannya bencana nasional sudah tepat.

"Kalau bencana nasional itu, harus ada korbannya, terus harus setengah dari provinsi dan yang terpenting, harus ada sikap pemda yang tidak menyanggupi permasalahan kabut," tambahnya.

Sebelumnya Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan langit di Jakarta sudah terkena dampak kabut asap dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan sejak Jumat (23/10/2015) lalu.

Menurutnya, partikel halus dari asap tipis tersebut melayang di atmosfer pada ketinggian sekitar 1.000-3.000 meter.

"Sebaran asap dari kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan telah menyebar luas. Sebaran asap sangat tergantung pada arah angin," ujarnya pada pernyataan pers, Jakarta, Minggu (25/10/2015).

Pada Minggu pukul 08.30 WIB, berdasarkan pantauan satelit Himawari lebih dari tiga per empat wilayah Indonesia tertutup asap tipis hingga tebal.

Hanya Jawa Tengah, DIY, sebagian Jawa Timur, NTT, Sulut, Maluku Utara dan bagian utara Papua saja yang tidak tertutup asap. Asap tebal masih mengepung beberapa daerah.