TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintah Jokowi-JK, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa pemerintah saat ini terjebak pada pembangunan proyek ambisius dan terkesan sekedar kepentingan "bagi-bagi" proyek.

Hal tersebut, menurut Yusril, semakin memperburuk stigma lemahnya kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

"Semisal proyek listrik 35.000 MW, tetap akan dilanjutkan meski diakui pemerintah sendiri akan merugikan PLN. Sebab, kalau 35.00MW dilaksanakan sampai 2019, akan ada kapasitas lebih 21.000MW," ujarnya di Markas PBB, Jakarta, Senin (26/10/2015)

Sementara dalam kesepakatan pembelian dengan swasta, PLN harus membayar 72 persen, dipakai atau tidak dipakai dan hal tersebut akan membuat PLN mengalami kesulitan harus membayar excess power sebesar 10,763Milyar USD.

Terlebih, Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menurut Yusril sama sekali tidak ada urgensinya dengan kesulitan ekonomi yang sesungguhnya sedang dihadapi.

"Justru sebaliknya, akan menambah beban utang baru, pada BUMN yang terlibat proyek ini, karena biaya pembangunan kereta cepat yang mencapai Rp. 78triliun itu bukan berasal dari pengalihan subsidi BBM," katanya.

Karena menurut Yusril, dana pinjaman dari China, kepada empat BUMN yang harus dilunasi selama 60 tahun sangat menyulitkan bagi pemerintahan ke depan. Apalagi, pinjaman dana dari bank sentral Cina tersebut sebesar 75 persen dari proyek kereta cepat.