TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla disarankan untuk mengangkat jabatan Menteri Utama dalam Kabinet Kerja.

Lewat survei LSI, menteri yang diberi tugas tambahan oleh presiden untuk menjadi operator menteri lainnya ini mendapat dukungan 64,63 persen responden.

"Yang dimaksud menteri utama adalah orang yang dipercaya Jokowi untuk membantunya mengelola pemerintahan atau menjadi operator pemerintah," kata Peneliti LSI, Dewi Arum, dalam konferensi pers di Kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Dikatakan Dewi, publik merespons positif isu menteri utama karena alasan peningkatan kinerja pemerintah. Meskipun secara hukum ketatanegaraan, menteri utama masih bisa diperdebatkan. Hanya sebesar 31,71 persen publik yang menyatakan tidak setuju dengan adanya menteri utama tersebut.

"Namun survei ini menunjukan bahwa publik melegitimasi jabatan itu, sebagai solusi memperkuat pemerintah," katanya.

Menurutnya, keinginan hadirnya menteri utama, merata di semua segmen masyarakat, baik mereka yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan. Masyarakat yang berpendidikan rendah maupun berpendidikan tinggi. Mereka yang wong cilik maupun yang berekonomi mapan, lanjutnya, juga mendukung adanya menteri utama dalam Kabinet Kerja Jokowi.

Dewi menjelaskan, sejumlah alasan yang mendasari dukungan publik terhadap wacana menteri utama tersebut. Alasan pertama, merosotnya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di tahun pertamanya, terutama di bidang ekonomi, hukum, politik dan sosial. Hanya bidang keamanan yang dianggap cukup memuaskan.

Mereka yang puas dibidang ekonomi hanya sebesar 29,79 persen, hukum 47,22 persen, politik 43,75 persen, sosial 48,39 persen, dan keamanan 53,85 persen.

"Merosotnya kepuasan terhadap kinerja Jokowi secara umum maupun per sektor kehidupan ini membuat publik meyakini perlunya penguatan pemerintahan, salah satunya keberadaan menteri utama," katanya.

Alasan selanjutnya adalah memburuknya citra partai politik pendukung, yang disebabkan ditetapkannya Dewie Yasin Limpo dari Partai Hanura, serta Dewan penasehat Presiden, OC Kaligis terkait kasus suap bansos.

Ketiga, belum solidnya kementerian, yang diwarnai dengan perselisihan terbuka antara para pembantu presiden. Terakhir, bertele-telenya tragedi asap yang tidak kunjung selesai.

"Keempat alasan itu yang mendasari pertimbangan publik untuk menyetujui adanya menteri utama dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Dewi, hasil survei juga menyebutkan beberapa nama yang dinilai pantas menduduki posisi itu.

Mereka adalah Menkopolhukam Luhut B. Panjaitan mendapat 52,3 persen, Wapres Jusuf Kalla 14,3 persen, Menteri BUMN Rini Sormarno 9,8 persen, dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli 8,7 persen.

Luhut dinilai paling berpeluang, karena sudah diberi wewenang lebih oleh presiden Jokowi untuk bisa berkomunikasi dengan DPR sebagai legislatif. Selain itu, di antara menteri lainnya, Luhut dianggap paling dekat dengan Jokowi.

"Pemerintahan saat ini memang terlihat kurang solid. Karena itu, tanpa operator pemerintahan yang memang diberi wewenang khusus, dikhawatirkan pemerintahan semakin tak terkoordinasi dan bertambah buruk," kata Dewi.

Survei ini melibatkan 600 responden yamg dipilih secara acak di seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan metode quick poll pada 25-27 Oktober 2015. Margin error pada survei ini sebesar 4 persen.