TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam membangun kembali masyarakat yang baru terbebas dari konflik, partisipasi masyarakat, toleransi dan saling memahami merupakan aspek-aspek penting dan menjadi bagian utama proses pembangunan tersebut.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya sistemik dalam memajukan pendidikan dan pelatihan dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi. Selain itu, saling memahami di antara masyarakat antar komunal juga menjadi syarat utama dalam pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-konflik.

Berbagai narasi tersebut mengemuka dalam kegiatan "Dialogue on Developing Peace and Reconciliation in the Southeast Asia Region: Indonesia’s Perspective" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan dari negara-negara ASEAN di Jakarta, akademisi, masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi lainnya.

Dalam sambutan mengawali kegiatan, Dirjen Kerja Sama ASEAN, I Gusti Agung Wesaka Puja menyampaikan bahwa ASEAN sejak dibentuk pada tahun 1967 telah meletakkan fondasi untuk mengembangkan budaya perdamaian dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya terus menerus pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di kawasan.

"Dialog ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan masukan terhadap pengembangan pendidikan dan pengembangan kapasitas dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi," kata Agung.

Dirjen KSA ini juga menjelaskan, selain membahas berbagai aspek perdamaian dan rekonsiliasi, kegiatan ini merupakan implementasi konkret dari Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN.

Antara lain terkait pengembangan program pelatihan sistematis bagi para pendidik di bidang perdamaian dan rekonsiliasi, pemajuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi pasca-konflik serta pemajuan pemahaman antar masyarakat melalui aktivitas pertukaran.

Implementasi Cetak Biru merupakan hal utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah negara-negara ASEAN dalam rangka mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015.

Senada dengan hal itu, mewakili Sekretariat ASEAN, Director External Relations, Bala Kumar Palaniappan dalam sambutannya mengatakan bahwa membangun dan memelihara perdamaian merupakan hal utama yang menjadi dasar pembentukan dan perkembangan ASEAN sejak tahun 1967 sampai saat ini.

Bahkan, Traktat Persahabatan dan Kerjasama (Treaty Amity and Cooperation) yang menjadi dasar pembentukan ASEAN telah diakui masyarakat internasional sebagai mekanisme pemeliharaan perdamaian dan penyelesaian sengketa dan telah diakses oleh sekurangnya 32 negara.

"Atas dasar tersebut, ASEAN secara terus menerus mendukung upaya-upaya pemajuan perdamaian dan rekonsiliasi di kawasan," kata Bala Kumar

Kegiatan itu juga merupakan salah satu upaya Dirjen Kerja Sama ASEAN untuk memperkenalkan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) kepada para pemangku kepentingan dalam bidang perdamaian dan rekonsiliasi di Indonesia.

"AIPR merupakan lembaga ASEAN yang memiliki mandat untuk melakukan kajian terkait konflik dan rekonsiliasi yang didirikan berdasarkan deklarasi para Pemimpin ASEAN di Jakarta pada tahun 2011," kata Agung.

AIPR yang memiliki kantor pusat di Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas terkait perdamaian dan rekonsiliasi pada tingkat regional ASEAN.

Hasil-hasil kegiatan tersebut selain menjadi selain menjadi referensi pembahasan bidang perdamaian dan rekonsiliasi ke depan, juga akan disampaikan kepada Sekretariat ASEAN sebagai laporan implementasi dari tiga langkah aksi cetak biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan Masyarakat ASEAN, khususnya Masyarakat Politik dan Keamanan. (Edwin Firdaus)