‎TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemilu legislatif kembali kepada sistem proporsional tertutup.

Hal itu diputuskan dalam Mukernas ke-4 PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok.

Alasannya biaya politik yang semakin mahal.

"Tetapi dengan syarat adanya proses kaderisasi partai yang baik. Kami mengajukan proportional tertutup, lalu perbaikan kaderisasi pada UU. Karena bisa menimbulkan masalah kalau kaderisasi tidak baik," kata Presiden PKS Sohibul Iman di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Rabu (4/11/2015).

Ia mencontohkan kaderisasi yang tidak baik bila seseorang dekat dengan ketua umum meskipun bukanlah yang terbaik tetapi mendapat nomor urut teratas.

Sohibul mengatakan pemilu di Indonesia sebelum menggunakan proportional tertutup.

Pada pemilu 2009, sistem proportional terbuka dilakukan secara mendadak. "Sudah high cost tetapi belum se-high cost pemilu 2014. 2009, caleg tidak punya persiapan proportional terbuka, 2014 punya persiapan, dana jor-joran," kata Sohibul.

Oleh karenanya, kata Sohibul, PKS ingin mengembalikan kembali kepada politik berbiaya rendah. Dengan proportional tertutup maka kampanye dilakukan oleh partai sehingga mengurangi biaya. Pemerintah juga dapat menghemat karena surat suara hanya bergambar lambang partai. "Juga berbicara persaingan caleg antar partai dan internal partai. Persaingannya sangat jor-joran," imbuhnya.

Sedangkan kaderisasi, Sohibul mengakui hal tersebut belum dilakukan secara baik oleh partai politik. PKS juga masih berusaha melakukan kaderisasi yang baik. sohibul juga mengakui PKS dan PDIP yang memiliki kesamaan pandangan mengenai sistem proportional tertutup. "Saat itu dua partai yang berjuang. Kami kalah. Pemilu 2014 paling buas," katanya.