TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  -   Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan pernyataan mengejutkan.

Dia menuding ada politisi ternama yang menggunakan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendekati Freeport.

Dengan mencatut nama Presiden dan wapres, politisi itu menjanjikan ke Freeport agar kontrak bisa segera diberikan.

"Seolah-olah presiden minta saham. Wapres juga dijual namanya. Saya sudah laporkan kepada keduanya. Beliau-beliau marah karena tak mungkin mereka melakukan itu," ujar Sudirman Said seperti dikutip dalam acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV dan dikutip Kompas, Selasa (10/11/2015).

Siapa politisi dimaksud, Sudirman enggan membeberkan.

Nonton  Video-nya di Sini:

Yang jelas, kata dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla tahu persis siapa orang yang coba menyeret-nyeret nama dua petinggi republik tersebut.

"Keduanya (Presiden dan Wapres) sangat marah. Pak Jokowi mengatakan, 'ora sudi'. Ora sudi kan ungkapan Jawa yang sangat dalam, 'enak saja', dalam bahasa kita. Begitu pun Wakil Presiden. 'Ini orang kurang ajar dan saya tahu orang itu siapa,' kata Wapres. Jadi, Wapres sudah menduga," ujar Sudirman seperti dikutip dari Kompas, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Sudirman melanjutkan, dia mengetahui semua tindakan licik tokoh-tokoh politik di balik percobaan perpanjangan kontrak Freeport.

Sebab, ucap dia, Freeport menceritakan secara rinci permintaan tokoh-tokoh politik tersebut.

Perpanjangan kontrak Freeport akan jatuh tempo pada 2021. Terkait dengan itu, banyak isu yang terkait dengan perpanjangan kontrak tersebut.

Selain isu kontrak, proses divestasi sebagian saham perusahaan tambang emas itu pun juga menghangat. Beberapa wacana yang mengemuka terkait dengan divestasi adalah dengan melepas sebagian saham perusahaan ke BUMN, kemudian melepas saham ke perusahaan swasta nasional, serta melalui IPO di pasar modal.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengakui sudah ada pembicaraan antara pemerintah dan Freeport, untuk memperpanjang kontrak eksplorasi di tanah Papua namun belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak.

"Yang ada kan pembicaraan menuju ke situ, pembicaraan mengenai syarat-syaratnya. kalau syaratnya bisa dipenuhi tentu bisa diperpanjang," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).

Ia mencontohkan, sebelumnya pemerintah dan Freeport sempat membahas soal pembangunan instalasi peleburan atau smelter, untuk hasil tambang Freeport.