TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mungkin tengah mengalihkan isu sesungguhnya dari kasus Freeport.

Menteri ESDM menyebutkan adanya pejabat tinggi negara yang mengatasnamakan Presiden dan Wapres minta saham kepada PT Freeport.

Pasalnya, pengamat Politik dari Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin masih ingat, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli pernah mengkritik keras Sudirman Said terkait kontrak Freeport.

Jika itu yang sebenarnya terjadi, Said menilai pantas Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memasukkan Sudirman dalam daftar teratas menteri yang harus diganti saat reshuffle kabinet nanti.

"Nah, boleh jadi isu adanya tokoh politik yang menjual nama Presiden dan Wakil Presiden kepada Freeport dilontarkan dengan maksud mengalihkan perhatian masyarakat yang selama ini geram dengan kebijakan-kebijakan Sudirman, terutama soal perpanjangan kontrak Freeport," ujar Said kepada Tribun, Kamis (12/11/2015).

"Kalau benar hal itu yang menjadi tujuan Sudirman, maka saya kira Presiden pantas memasukannya dalam daftar teratas menteri yang harus diganti saat reshuffle kabinet nanti," katanya.

Kalau tidak demikian, menurut dia, Sudirman Said dapat dianggap sedang lakukan kebohongan publik soal adanya pejabat tinggi negara yang mengatasnamakan Presiden dan Wapres minta saham kepada PT Freeport.

Karena itu, Said menilai pernyataan Sudirman itu tidak layak dipercaya.

Kecuali, kata Said, Menteri ESDM berani mengungkap siapa tokoh politik yang dimaksudkannya itu.